Ukuran Kesejahteraan Petani

Priyono: NTP Bukan Satu-satunya Ukuran 

Kesejahteraan Petani

*BPS Sulteng Komitmen Perkuat Sistem Data

PALU- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulteng JB Priyono mengemukakan, dalam Sensus Pertanian 2013 yang akan dilaksanakan Mei mendatang akan ikut memberi kontribusi pada penyediaan data pertanian, termasuk data-data yang akan mendukung perhitungan Nilai Tukar Petani (NTP) di Sulteng.

Mantan Kabiro Humas dan Hukum BPS Pusat ini menjelaskan, sensus pertanian tahun ini menjadi strategis di tengah fakta masih rendahnya NTP gabungan di daerah ini. “Kami sudah bertemu dengan Bapak Gubernur, dan memang beliau sangat terlihat konsen sekali dan memberi stressing pada persoalan NTP ini, ”katanya.

Dikatakannya, meski secara agregat NTP Sulteng memang dibawah seratus, tetapi didalamnya ada beberapa sub-sub sektor yang nilainya menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, seperti NTP perikanan. “Dan yang itu yang akhirnya dikalahkan dengan yang rendah, saling cancel out akhirnya yang diperoleh jadi seperti itu,”katanya.

Dalam kesempatan pertemuan tersebut, Gubernur, sebagaiman dikatakan JB Priyono juga terlihat mengikuti perkembangan naik turunnya NTP Sulteng. “Seperti NTP yang terakhir dirilis, bapak gubernur pun ikut memantau bahwa NTP kita naik walau hanya 0,07 persen, tapi harusnya kita memang mengarah kesana,”tandannya.

Dia menjelaskan, NTP bukan satu-satunya indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani.Seperti yang diketahui rumah tangga pertanian di Indonesia sangat minim menjadi rumah tangga yang pure pertanian dan hanya penghidupan dari sektor tersebut.

”Sementara nunggu hasil dia bergerak di bidang non sektor pertanian yah ngojek dan dagang walaupun secara pengakuan kegiatan ekonomi utamanya“katanya.

Sehingga menjadi tidak tepat jika NTP yang dirilis setiap bulan oleh BPS menjadi  satu-satunya tingkat ukuran kesejahteraan, yang nota bene hanya mengukur pada sisi kegiatan pertaniannya saja, dan tidak menyentuh sektor non pertanian lain yang sebenarnya juga memberi kontribusi bagi pendapatan keluarga petani.

Hasil perhitungan BPS terhadap NTP didasarkan dari indeks harga yang diterima dan dibayarkan oleh petani, yang selama ini masih terjadi selisih yang cukup besar antara besaran yang harus dibayarkan petani dengan besaran yang diterima. Dikatakan secara perhitungan statsitik indeks yang diterima petani dan yang dibayar petani merupakan pengaruh dari kebijakan harga.

“Sementara harga bukan kewenangan kami, kalau ada yang bisa menginterfensi ini silahkan, kami dari BPS akan berusaha lebih baik lagi agar datanya lebih baik lagi, nanti berdasarkan data BPS akan diketahui interfensinya yang paling tepat di sektor apa dengan cara bagaimana, potensinya di mana,”kata Priyono.

Nilai Tukar Petani (NTP) gabungan Provinsi Sulawesi Tengah bulan Januari 2013 tercatat mencapai angka 97,22 persen. Angka tersebut naik 0,07 persen dibandingkan NTP bulan Desember 2012 yang mencapai 97,16 persen. Terbagi atas NTP Provinsi Sulawesi Tengah Subsektor Tanaman Pangan (NTP-P) tercatat sebesar 82,71 persen, Subsektor Hortikultura (NTP-H) sebesar 103,01 persen, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTP-Pr) sebesar 100,21 persen, Subsektor Peternakan (NTP-Pt) sebesar 95,79 persen dan Subsektor Perikanan (NTN) sebesar 109,96 persen.