Penyaluran Dana BOS TW I Berkurang Rp11 Miliar

Pemprov Surati Pusat Minta Tambahan Kekurangan Dana BOS

*Penyaluran Dana BOS TW I Berkurang Rp11 Miliar

PALU- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meminta pemerintah pusat untuk menambah kekurangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2013 untuk Sulteng sebesar Rp11 miliar lebih. Dana BOS pada Tri Wulan I yang disalurkan pemerintah pusat ke pemerintah Provinsi  Sulteng hanya sebesar Rp64 miliar lebih.

Kepala Seksi Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sulteng Drs Astam Abdullah MSi mengatakan, total dana BOS Sulteng tahun 2013 sebesar Rp304 miliar lebih. Jumlah itu terbagi dana BOS untuk tingkat SD sebanyak Rp222 miliar lebih dan untuk SMP sebanyak Rp81 miliar lebih.

Dana BOS tahun 2013 ini sedikit berkurang dibanding tahun lalu yang mencapai Rp307 miliar lebih. Banyaknya dana BOS berdasarkan jumlah siswa penerima dana BOS. Tahun 2013 penerima dana BOS untuk tingkat SD sebanyak 383.748 orang, sedangkan SMP sebanyak 115.902 orang.

Namun, kata Astam dalam penyalurannya dari pemerintah pusat masih terjadi kekurangan. Menurutnya, penyaluran tri wulan I itu mestinya Rp 76 miliar atau sebesar ¼ dari total dana BOS.

‘’Namun sesuai transfer dari Kementerian Keuangan ke Pemerintah Provinsi Sulteng atau BPKAD Sulteng hanya sebesar Rp64 miliar lebih. Sehingga masih ada kekurangan sekitar Rp11 miliar lebih, ini jumlah yang besar,’’ ujar Astam, kemarin (25/2).

Berdasarkan hal itu, Pemerintah Provinsi Sulteng telah menyurat ke Kemenku dengan tembusan ke Kemendibud dan Kemendagri untuk meminta penambahan kekurangan dana BOS di Sulteng. Surat dengan nomor 900/43.84/RoKeu, perihal penyaluran dana BOS 2012, itu sudah dikirim pada 25 Januari 2013 lalu.

Astam menyebutkan, terjadi kekurangan penyaluran dana BOS TW I pada karena pemerintah pusat mengacu pada data hasil rakor pendataan region Makassar pada Oktober 2012 lalu. ‘’Ini penting diketahui agar kabupaten memberikan data yang benar-benar akurat. Sebab provinsi hanya menerima data dari kabupaten, sehingga jangan disalahkan provinsi,’’ ujar Astam.