Propam menahan LL

Propam menahan LL

Seorang polisi yang diduga kurang waras menghebohkan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah. Polisi berpangkat Inspektur Satu berinisial LL itu berteriak-teriak dan menantang berkelahi perwira menengah yang bertugas di Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Tengah.

Pejabat Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah Ajun Komisaris Winarto di Palu, Jumat 1 Februari 2013, mengatakan LL kini telah diamankan petugas Propam. Dia menjalani sidang disiplin yang pertama karena diduga melawan perintah atasan.

Propam menahan LL sejak Selasa, 29 Januari 2013. Saat itu lulusan Akademi Kepolisian angkatan 2007 itu berteriak-teriak dan menantang berkelahi perwira menengah yang bertugas di Bidang Propam Polda Sulawesi Tengah. "Kalau dinalar, ini kan tidak pantas. Berteriak-teriak di depan Markas Polda," kata Winarto.

Saat ditangkap LL meronta-ronta ingin melepaskan diri, namun akhirnya dapat diamankan sejumlah petugas. Tak ayal, penangkapan LL menghebohkan sejumlah polisi yang sedang berada di lingkungan Polda Sulawesi Tengah saat itu. Winarto mengatakan, dalam waktu dekat LL akan segera menjalani tes psikologi terkait kelakuannya yang dianggap tidak wajar.

Saat menjalani masa penahanan, LL juga sempat mengumbar kekesalannya di situs jejaring sosial. Dalam pernyataan di situs pertemanan tersebut, LL menyebut sejumlah perwira di Polda Sulawesi Tengah bertindak tidak profesional dalam sejumlah kasus. Saat ini akun jejaring milik LL tersebut banyak dikunjungi masyarakat.

Winarto mengatakan petugas Bidang Propam Polda Sulawesi Tengah belum menjerat LL dengan pasal pencemaran nama baik, masih sebatas melawan atasan. "Nanti masih ada proses sidang disiplin selanjutnya," katanya.

Selama Januari 2013, Bidang Propam Polda Sulawesi Tengah telah menyidangkan lima polisi, dua di antaranya perwira pertama berpangkat Iptu LL dan AKP SE. AKP SE terlibat dalam penjualan bahan bakar minyak ilegal. Sementara, dua bintara lainnya melanggar aturan disiplin, dan seorang lainnya terlibat penembakan warga sipil di Kabupaten Sigi pada awal Januari 2013.

Read More

KAT di Sulteng Harus Terus Diberdayakan

KAT di Sulteng Harus Terus Diberdayakan

KETERBATASAN: Seorang bapak keluarga miskin memberi minum anaknya langsung dari pancuran air yang ada di Dusun III Batambaya, Desa Kalora, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi.

WAKIL Gubernur H Sudarto SH MHum mengatakan, keberadaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Provinsi Sulawesi Tengah harus terus diberdayakan. Karena secara kuantitatif, populasi KAT di Sulteng bila tidak ditangani serius, dikhawatirkan akan berimplikasi pada munculnya kerawanan sosial yang berskala lokal, regional bahkan nasional, seperti terganggunya pelestarian lingkungan, pengentasan kemiskinan yang stagnan dan ancaman instabilitas keamanan nasional.

‘’Untuk itu, penanganan KAT melalui berbagai program pemberdayaan menjadi penting dan menuntut kesungguhan semua pihak, baik di tingkat provinsi, kota maupun kabupaten kata Wagub H Sudarto mewakili gubernur pada acara penyerahan bantuan di Dusun III Batambaya, Desa Kalora, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, kemarin (20/2). Bantuan kepada KAT itu berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

Wagub mengatakan Komunitas Adat Terpencil merupakan bagian dari masyarakat Indonesia, yang secara geografis bertempat tinggal di daerah terpencil, terisolir dan sulit terjangkau. Kondisi tersebut menyebabkan terbatasnya akses pelayanan sosial dasar yang diperoleh, sehingga mereka hidup dalam kondisi yang tertinggal. di sisi lain, derasnya arus informasi yang disertai kemajuan teknologi dan pengaruh globalisasi telah menyebabkan warga KAT menjadi semakin tertinggal, bahkan termarginal.

‘’Karena itu dengan bantuan dari Menteri Sosial tersebut, paling tidak dapat memberikan pola pikir atau langkah-langkah lebih maju ke depan, bagi komunitas adat terpencil dalam meningkatkan taraf hidup yang mandiri dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya mencakup aspek sosial budaya, ekonomi dan lainnya, agar mereka mampu melakukan perubahan sosial dengan memberdayakan segala potensi dan sumber yang terdapat di lingkungannya,’’ jelasnya.

Bantuan kepada KAT di Dusun III Batambaya, Desa Kalora berupa bantuan bahan bangunan rumah kepada 76 kepala keluarga masing-masing menerima Rp17 juta, bantuan 60 KUBE yang terdiri dari 50 KUBE sebagai tindak-lanjut dari MoU dengan Alkhairaat dan 10 KUBE dengan Gereja Pantekosta masing-masing menerima Rp20 juta, dan bantuan sembako kepada 76 kepala keluarga masing-masing menerima Rp300 ribu.

‘’Saya berharap bantuan yang diberikanini, benar-benar bermanfaat dan berguna bagi masyarakat di wilayah ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya,’’ kata Wagub.

Read More

Sulteng Jadi Tuan Rumah Rapat Regional Se-Sulawesi

Bahas Perencanaan Pembangunan Transmigrasi 2014

Sulteng Jadi Tuan Rumah Rapat Regional Se-Sulawesi

PALU- Pekan ini, Sulawesi Tengah kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah berskala regional dalam rangka perencanaan pembangunan permukiman transmigrasi di kawasan Sulawesi. Rencananya, rapat regional tersebut akan dibuka langsung oleh Dirjen Pembinaan Permukiman Transmigrasi (P2KT) Jamaluddin Malik, di Swissbel Silae Palu, besok malam (26/2).

Kepala Bidang Permukiman Transmigrasi Disnakertrans Sulteng, Ir Basir Tanase MT, menyampaikan kedatangan Dirjen membuka agenda tahunan tersebut juga akan didampingi sejumlah pejabat eselon di lingkungan Kementerian Transmigrasi. Diantaranya direktur perencanaan pembangunan permukiman transmigrasi, direktur area permukiman transmigrasi. “Termasuk yang akan ikut dalam rombongan nanti adalah sekretaris Dirjen P2KT,” tandas Basir.

Basir ditemui kemarin, mengungkapkan bahwa rapat regional ini merupakan agenda tahunan yang tahun ini dipercayakan kembali untuk dilaksanakan di Sulawesi Tengah. Selain membahas perihal perencanaan pembangunan permukiman transmigrasi pada tahun 2014 mendatang, pertemuan yang akan menghadirkan perwakilan dari seluruh provinsi di kawasan Sulawesi ini juga akan membahas tentang evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi selama tahun 2013.

Evaluasi yang dilakukan sebagaimana menjadi evaluasi tahunan dari Dirjen P2KT adalah terkait kontrak kerja pembangunan kawasan termasuk proses tender dan  batas waktu penandatangan kontrak apakah telah tepat waktu atau tidak. Hal tersebut penting untuk memastikan langkah-langkah perencanaan dapat berjalan sesuai dengan waktu dan progres yang ditentukan. “Sehingga jangan sampai pada saat penempatan diundur lagi dan terjadi luncuran, itu juga akan meruntuhkan kinerja kita, meski pun luncuran penempatan transmigrasi dari tahun ke tahun tetap ada,”tandasnya.

Selebihnya, juga akan ada evaluasi tentang investasi. Di Sulteng sebagaimana juga dari hasil kunjungan Dirjen sebelumnya di kawasan transmigrasi Tinauka Kabupaten Donggala, beberapa waktu lalu. Tentang sejauh mana investasi-investasi yang masuk ke kawasan tersebut, dan kawasan-kawasan lainnya. Isu investasi di kawasan permukiman transmigrasi menjadi isu yang cukup strategis saat ini, dimana telah Kementerian Transmigrasi kini telah semakin mendorong masuknya investasi untuk semakin mendorong kemandirian kawasan secara lebih cepat. “Jadi tidak perlu menunggu 20 atau 25 tahun seperti dulu-dulu, tapi diharapkan dengan adanya investasi seperti di Air Terang Buol yakni kelapa sawit diharapkan dalam 5 tahun sudah terlihat perubahan dari kawasan tersebut,”tandas Basir.

Sementara itu, kadis nakertrans Ir Abd Razak MT, juga menanggapi kedatangan Dirjen dalam rapat regional ini adalah suatu kesempatan strategis. Dimana daerah termasuk Sulawesi Tengah akan memiliki kesempatan untuk mengemukakan permasalahan-permasalahan yang selama ini masih menjadi penghambat di daerah dalam hal perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi di Sulawesi, dan Sulawesi Tengah secara khusus. Rapat regional se Sulawesi tentang perencanaan pembangunan transmigrasi 2014 tersebut, akan dilaksanakan hingga 28 februari mendatang.

Read More

Rapat Regional Pembangunan Kawasan Transmigrasi Wilayah Sulawesi Dimulai

Perencanaan PTB Berbasis Paradigma Baru

*Rapat Regional Pembangunan Kawasan Transmigrasi Wilayah Sulawesi Dimulai

PALU- Penyelenggaraan ketransmigrasian adalah merupakan program pilihan, yang dalam hal ini harus di sesuaikan dengan kebutuhan daerah.Penyelenggaraan pembangunan permukiman transmigrasi sekaligus menjadi tugas lintas sektor yang secara fungsional memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan program ketransmigrasian di suatu wilayah.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah di era reformasi saat ini, tuntutan perubahan paradigma bidang ketransmigrasian telah pula dilakukan dengan adanya penyempurnaan sistem penyusunan program, dimana mekanisme usulan program harus dilakukan secara berjenjang, dimulai dari usulan pemerintah kabupaten yang kemudian dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi untuk disampaikan ke pemerintah pusat.

Gubernur Sulawesi Tengah Drs H Longki Djanggola MSi, saat membuka Rapat Regional Pembahasan Usulan Calon Lokasi Permukiman Transmigrasi Baru (PTB) program pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2014, semalam, mengatakan bahwa prosestersebut tidak lain untuk menjaring aspirasi masyarakat di daerah menyangkut kebutuhannya, namun dengan tetap memperhatikan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. “SesuaiUndang-Undang Nomor 29 tahun 2009tentang Ketransmigrasian, yang mana persyaratan pembangunan sektor transmigrasi harus memenuhi kriteria layak program dan memenuhi persyaratan teknis yaitu, 2Cdan 4L” katanya di Silae Convention Hall semalam. 2C berarti Clean dan Clear sementara 4L adalah layak huni, layak berkembang, layak usaha, dan layak lingkungan.

Paradigma yang coba terus dikembangkan termasuk pada pembangunan kawasan transmigrasi di Sulawesi Tengah saat ini pun telah berubah menjadi kantong-kantong produksi hasil pertanian, terutamatanaman pangan yang ikut menunjang dan mempercepat   swasembada pangan di daerah Sulawesi Tengah.

Lebih lanjut dikatakannya, paradigma baru pembangunan transmigrasi dikembangkanadalah pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan transmigrasi. Paradigma baru ini dimaksudkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi, serta strategi pemerataan investasi daerah.

“Untuk Provinsi Sulawesi Tengah telah dibangun KTM di kawasan Air Terang Kabupaten Buol, Kawasan Tawaru Kabupaten Morowali, Kawasan Ongka Raya di Kabupaten Parigi Moutong, kawasan Dataran Bulan di Kabupaten Tojo una-una dengan pola Hutan Taman Rakyat, dan kawasan Tampalore Kabupaten Poso,” terang Gubernur.

Sementara itu, Dirjen P2KTrans Kemenakertrans RI Jamaluddin Malik mengungkapkan, paradigma pengembangan kawasan transmigrasi ke depan tidak lagi hanya menitikberatkan pada target jumlah semata melainkan akan lebih fokus pada pola pengembangan masyarakat kawasan dan masyarakat penduduk setempat. Dia mengatakan, persyaratan teknis permukiman transmigrasi 2C dan 4L akan terus menjadi ketentuan wajib dalam menentukan calon permukiman transmigrasi baru di tiap daerah termasuk di Sulawesi Tengah.

Khusus untuk layak usaha, peran investor juga akan sangat krusial untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi di daerah, peluang investasi pada kawasan transmigrasi di Sulteng, dikatakannya termasuk potensial. “Sulawesi tengah punya banyak potensi, termasuk KTM-KTM itu, potensinya besar, termasuk di Kabupaten Buol,” pungkasnya.

Rapat regional tersebut akan berlangsung hingga besok, dan akan membahas usulan-usulan calon lokasi PTB pada setiap kabupaten. Selain dihadiri Dirjen P2KTrans, dihadiri pula oleh Direktur PTPKT, Direktur PTT Dirjen P2KTrans, kepala-kepala dinas yang membidangi ketransmigrasian  provinsi dan kabupaten kota se Sulawesi, dan sejumlah pejabat di lingkungan Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, di antaranya Kadis Nakertrans Ir Abd Razak MT, dan Kabid Penempatan dan Permukiman Transmigrasi Disnakertrans Ir Basir Tanase MT, yang juga selaku ketua panitia penyelenggara.

Read More

Penyaluran Dana BOS TW I Berkurang Rp11 Miliar

Pemprov Surati Pusat Minta Tambahan Kekurangan Dana BOS

*Penyaluran Dana BOS TW I Berkurang Rp11 Miliar

PALU- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meminta pemerintah pusat untuk menambah kekurangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2013 untuk Sulteng sebesar Rp11 miliar lebih. Dana BOS pada Tri Wulan I yang disalurkan pemerintah pusat ke pemerintah Provinsi  Sulteng hanya sebesar Rp64 miliar lebih.

Kepala Seksi Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sulteng Drs Astam Abdullah MSi mengatakan, total dana BOS Sulteng tahun 2013 sebesar Rp304 miliar lebih. Jumlah itu terbagi dana BOS untuk tingkat SD sebanyak Rp222 miliar lebih dan untuk SMP sebanyak Rp81 miliar lebih.

Dana BOS tahun 2013 ini sedikit berkurang dibanding tahun lalu yang mencapai Rp307 miliar lebih. Banyaknya dana BOS berdasarkan jumlah siswa penerima dana BOS. Tahun 2013 penerima dana BOS untuk tingkat SD sebanyak 383.748 orang, sedangkan SMP sebanyak 115.902 orang.

Namun, kata Astam dalam penyalurannya dari pemerintah pusat masih terjadi kekurangan. Menurutnya, penyaluran tri wulan I itu mestinya Rp 76 miliar atau sebesar ¼ dari total dana BOS.

‘’Namun sesuai transfer dari Kementerian Keuangan ke Pemerintah Provinsi Sulteng atau BPKAD Sulteng hanya sebesar Rp64 miliar lebih. Sehingga masih ada kekurangan sekitar Rp11 miliar lebih, ini jumlah yang besar,’’ ujar Astam, kemarin (25/2).

Berdasarkan hal itu, Pemerintah Provinsi Sulteng telah menyurat ke Kemenku dengan tembusan ke Kemendibud dan Kemendagri untuk meminta penambahan kekurangan dana BOS di Sulteng. Surat dengan nomor 900/43.84/RoKeu, perihal penyaluran dana BOS 2012, itu sudah dikirim pada 25 Januari 2013 lalu.

Astam menyebutkan, terjadi kekurangan penyaluran dana BOS TW I pada karena pemerintah pusat mengacu pada data hasil rakor pendataan region Makassar pada Oktober 2012 lalu. ‘’Ini penting diketahui agar kabupaten memberikan data yang benar-benar akurat. Sebab provinsi hanya menerima data dari kabupaten, sehingga jangan disalahkan provinsi,’’ ujar Astam.

Read More

TUNTUT PSU DIBATALKAN Bupati Morowali Diamankan

TUNTUT PSU DIBATALKAN Bupati Morowali Diamankan

Eskalasi politik jelang pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilukada Morowali, terkesan mulai memanas. Kepolisian Resort (Polres) Morowoli meingkatkan pengamanan terhadap karateker Bupati Morowali Baharuddin HT menyusul adanya ancaman via telpon.

Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Morowali, AKBP Suhirman dikonfirmasi mengatakan, ancaman yang diterima Senin (11/3) melalui telpon terhadap karateker Bupati Morowali Baharuddin HT tersebut pada intinya tidak menghendaki tetap digelarnya pelaksaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Morowali pada hari ini, Rabu (13/3).

“Memang benar ancaman terhadap pak Bupati yang menutut agar PSU Besok itu agar dibatalkan dan sekarang pengaman khusus untuk pribadi bupati kita tingkatkan” ujar AKBP Suhirman kepda Mercusuar, Selasa (12/3).

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait keselamatan karateker Bupati Morowali itu, kata Suhirman, pihaknya telah mengerahkan dua personil untuk melakukan pengawalan terhadap Baharuddin HT.

Sementara itu, dari pantauan Mercusuar di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Morowali pada Selasa (12/3) malam, pengamanan ketat oleh 12 Polisi Pamong Praja atau mengalami peningkatan tiga kali lipat dari hari biasanya.

Baharuddin HT yang dikonfirmasi akan hal itu membenarkan adanya ancaman tersebut. “Orang itu mengatakan “Jangan coba anda menggelar PSU pada 13 Maret;” kutip Baharuddin.
Baharuddin menegaskan, dirinya tidak merasa terancam dan tetap beraktifitas seperti biasa. Namun, dia juga tidak mempermasalahkan bila adanya ancaman tersebut menyebabkan dirinya mendapat pengawalan ketat aparat keamanan. “Saya biasa- biasa saja, sebagai seorang birokrat yang profesional itu adalah sebuah dinamika kehidupan, saya tidak takut, tadi saya jalan sendiri meninjau TPS- TPS” ujarnya dengan tersenyum, terkait sikapnya terhadap ancaman yang diterimannya

Pelaksanaan PSU Pemilukda Morowali dipastikan akan tetap digelar pada 13 Maret 2013. Menurut Baharuddin, seluruh warga Morowali sudah siap untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara di 18 wilayah kecamatan tersebut. “Antusias warga Morowali dipastikan akan tetap tinggi untuk kembali ke bilik suara untuk pelaksanaan pemungutan suara yang diikuti sekitar 147.301 pemilih di 456 TPS,” ujarnya.

Read More

hutan diharapkan berbasis KPH

Pengelolaan hutan diharapkan berbasis KPH

Palu-Seiring dengan akan berakhirnya Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011 mengenai penundaan izin-izin baru pembukaan hutan primer dan lahan gambut diharapkan upaya menyelamatkan kawasan hutan Indonesia, yang masih tersisa sekitar 64 Juta Hektar bisa terus digalakkan
Sekaitan dengan hal itu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Nahardi mengatakan dalam rangka pembangunan hutan berkelanjutan dan lestari terdapat beberapa skema-skema yang telah dibuat diantaranya skema hutan desa, hutan kemasyarakatan bahkan hutan tanaman rakyat termasuk dengan dibentuknya kesatuan pengelolaan hutan (KPH).

“Saat ini telah terdapat 3 KPH lintas kabupaten dan 18 diantaranya akan ada KPH di kabupaten-kabupaten di Sulawesi Tengah yang diharapkan pembangunan hutan lestari berbasis KPH dengan melibatkan partisipasi masyarakan melalui skema HD,HKM ataupun HTR,”ungkapnya.

Nahardi juga menjelaskan bahwa Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011 tersebut lebih mengenai penundaan izin-izin baru pembukaan hutan primer dan lahan gambut. Penundaan izin itu berlaku selama 2 tahun.
“Aturan ini berlaku bagi seluruh kawasan hutan primer dan gambut, termasuk wilayah hutan yang menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Definisi hutan primer adalah hutan yang sama sekali belum pernah dijamah manusia atau belum ada pemanfaatan sebelumnya,”jelasnya.
Di dalam konteks izin sebetulnya menjadi kewenangan dari Menteri Kehutanan untuk kawasan hutan, dan (kewenangan) Bupati untuk kawasan yang sudah dikelola pemerintah tingkat kabupaten. Instruksi ini langsung dari Presiden kepada Menteri Kehutanan dan para Bupati dan Gubernur untuk tidak mengeluarkan izin-izin baru.
Dengan adanya penundaan izin selama 2 tahun, maka pemerintah akan memiliki cukup waktu untuk penyempurnaan tata kelola hutan baik dari segi perizinan, standar, dan hal-hal lain dalam konteks upaya pengurangan emisi akibat deforestasi (perusakan hutan) dan pemanfaatan lahan gambut.
Lebih lanjut Nahardi menyampaikan dengan adanya skema-skema pengelolaan hutan yang kini dikembangkan baik Hutan Desa(HD), Hutan Kemasyarakatan(HKM) bahkan Hutan Tanaman Rakyat(HTR) diharapkan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengelola hutan secara lestari sehingga dapat mendorong pengentasan kemiskinan.

Read More

Tim Ekspedisi NKRI 2013

Tim Ekspedisi NKRI 2013 Koridor Sulawesi tiba di Palu

Palu - Ekspedisi NKRI 2013 Koridor Sulawesi tiba di Palu Sulawesi Tengah sore ini Jumat (8/7). Ekspedisi ini akan melakukan kegiatan pokok yaitu penelitian, penjelajahan  dan komunikasi sosial yang akan berlangsung selama kurang lebih 4 bulan di Kabupaten Sigi.  Ekspedisi NKRI 2013 mencakup seluruh wilayah Indonesia yang melibatkan 1335 personil yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat. khususnya adalah kelompok pemuda.
Ekspedisi NKRI untuk Kabupaten sigi masuk dalam bagian ekspedisi koridor Sulawesi, yang terbagi atas 9 Kabupaten salah satunya adalah Kabupaten Sigi. Untuk Kabupaten Sigi masuk dalam sub koridor IV yang berpusat di Desa Rarampadende Kecamatan Marawola.
Komandan Tim Pemberangkatan Ekspedisi Sub Koridor IV Kolonel Infanteri Saleh Mustofa,mengatakan seluruh tim berjumlah 55 orang yang terdiri dari komponen TNI Polri, Pencinta alam, Pramuka dan Mahasiswa serta media. Hampir seluruhnya masih muda, TNI dan Polri adalah perwira muda maupun bintara. Demikian pula dengan mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
" Pesertanya rata rata adalah pemuda. Dan mereka akan menyelesaikan pendidikannya." Kata Komandan grup I Kopassus kepada media di Bandara Mutiara Palu.
Selain itu tim ini juga akan melakukan pendataan potensi potensi kekayaan alam yang ada di Sulawesi dan juga termasuk potensi mitigasi bencana. Hasil dari seuruh ekspedisi ini akan dibuatkan sebuah buku tentang Sulawesi. Namun sebelum merampungkan buku akan di seminarkan terlebih dahulu. Buku tersebut akan diserahkan kepada dinas pendidikan dan kebudayaan. Dan disebar keseluruh wilayah Indonesia dan akan menjadi bahan pembelajaran.
Ekspedisi ini adalah kegiatan nasioal yang merupakan kegiatan yang ketiga kalinya , pertama kali ekspedisi ini dilakukan tahun 2010 di Pulau Sumatera dengan nama ekpedisi Bukit Barisan. Tahun 2012 ekpedisi ini dilaksanakan di Pulau Kalimantan dengan nama Ekspedisi Katulistiwa dan tahun ini bernama Ekspedisi Sulawesi 2013.
Bupati Sigi Ir. Aswadin Randalembah mengatakan pemerintah Kabupaten Sigi selaku tuan rumah untuk salah satu kabupaten yang ditetapkan sebagai sub koridor IV menetapkan sebanyak 9 kecamatan yang akan dijadikan tempat kegiatan. Diantaranya adalah kecamatan Biromaru, Dolo, Dolo Barat, Dolo Selatan, Marawola , Tanambulava, Kulawi dan Pipikoro.

Read More

PLN Targetkan Rasio Elektrifikasi Sulawesi Tengah 70%

PLN Targetkan Rasio Elektrifikasi Sulawesi Tengah 70%

JAKARTA - PLN menargetkan dapat mencapai angka rasio elektrifikasi 70% untuk propinsi Sulawesi Tengah. Target ini berarti naik 10% dari realisasi rasio elektrifikasi propinsi Sulawesi Tengah di tahun 2012 yang berada di angka 60%. Manajer PLN Area Palu, Suroso, Kamis (21/9) di Jakarta, menyatakan bahwa untuk mencapai peningkatan rasio elektrifikasi 70%, maka PLN akan melayani penyambungan listrik bagi sekitar 50 ribu pelanggan baru di seluruh Sulawesi Tengah. Jumlah pelanggan rumah tangga di Sulawesi Tengah hingga akhir Desember 2012 adalah 424 ribu pelanggan.

 “PLN akan melakukan penyambungan listrik bagi sekitar 50 ribu pelanggan baru di seluruh propinsi Sulawesi Tengah, dengan rincian, 30 ribu sambungan baru di PLN Area Palu, 10 ribu sambungan baru di PLN Area di Toli-toli dan 10 ribu sambungan baru di PLN Area Luwuk” ujar Manajer PLN Area Palu, Suroso, saat mendampingi Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki L. Djanggola, Msi bertemu Direktur Konstruksi PLN, Nasri Sebayang di Kantor Pusat PLN, Jakarta.

PLN memiliki 3 Area Pelayanan yang melakukan fungsi pelayanan kelistrikan di Sulawesi Tengah, yaitu PLN Area Palu, PLN Area Toli-toli dan PLN Area Luwuk.

Kunjungan Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki L. Djanggola, MSi ke PLN ini adalah dalam rangka membahas sejumlah program kelistrikan di propinsi Sulawesi Tengah. Selain meminta dukungan PLN untuk dapat lebih meningkatkan rasio elektrifikasi di Sulawesi Tengah, Gubernur juga menyampaikan mengenai banyaknya potensi renewable energy yang ada di daerahnya.

 “Sulawesi Tengah memiliki banyak potensi sumber energi, terutama renewable energy, seperti Air, Gas dan juga Panas Bumi yang dapat dimanfaatkan menjadi sumber penghasil listrik. Kami mohon PLN dapat membantu kami, bersama-sama menghadirkan listrik kepada masyarakat sehingga rasio eletrifikasi di Sulawesi Tengah bisa lebih baik lagi.

Pemerintah propinsi Sulawesi Tengah akan selalu siap bekerjasama dan mendukung PLN dalam proses pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah kami” tegas Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki L. Djanggola, Msi.

Direktur Konstruksi PLN, Nasri Sebayang dalam kesempatan yang sama juga menjelaskan mengenai komitmen PLN untuk membangun kelistrikan tidak hanya di Sulawesi Tengah saja tapi termasuk rencana untuk membangun sistem interkoneksi Sulawesi, yang akan menghubungkan seluruh sistem kelistrikan yang  ada di pulau Sulawesi.

 “PLN saat ini sedang membangun transmisi untuk menyalurkan listrik dari PLTA Sulewana ke Kota Poso dan juga ke Kota Palu. Untuk kelancaran dan keberhasilan percepatan pembangunan tower transmisi ini, kami juga sangat mengharapkan dukungan Pemerintah Daerah dan juga Masyarakat di Sulawesi Tengah, terutama dalam hal permasalahan lahan untuk tapak tower dan jalur transmisi” jelas Direktur Konstruksi PLN, Nasri Sebayang.

Pertumbuhan konsumsi listrik pada sistem Palu di tahun 2012 adalah yang tertinggi di Indonesia, yaitu naik hingga 20%. Jika pada tahun 2011 beban puncak listrik di Palu baru mencapai 65 Mega Watt (MW), maka di akhir tahun 2012 lalu beban puncak sistem Palu telah loncat dan naik menjadi 83 MW. Hal ini menunjukkan geliat pembangunan ekonomi yang begitu pesat di Palu, Sulawesi Tengah.

Read More