Tanam 60 Ribu Bibit Pohon

Dishut Akan Tanam 60 Ribu Bibit Pohon

*Tetap Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan

PALU- Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun ini segera memulai program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui penanaman pohon dalam kawasan hutan. Program rutin yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2011 tersebut, pada tahun ini akan dilaksanakan di hutan di Desa Siweli, Kecamatan Dampelas, ***Kabupaten Donggala.

Pihak Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulteng kini tengah melakukan persiapan untuk merealisasikan program tersebut. Menurut Kepala Seksi Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulteng, Diosthenes S.Hut MSi, pihaknya menyediakan sebanyak 60 ribu batang bibit pohon untuk ditanam di dalam kawasan hutan.

‘’Kami siapkan 60 ribu batang bibit pohon. Nantinya akan ditanam di lahan seluas 150 hektar yang ada dalam kawasan hutan,’’ kata Dios, sapaan akrabnya.

Dia mengatakan, puluhan ribu bibit pohon itu terdiri dari berbagai jenis, yakni kemiri, durian, cempaka, malapaga, nantu, palapi, eboni, dan pala. ‘’Kami sudah melakukan persiapan-persiapan, nantinya program ini akan dilaksanakan pada triwulan II atau disesuaikan pada waktu musim hujan,’’ katanya.

Kata Dios, pengadaan puluhan ribu bibit untuk program penanaman pohon dalam kawasan hutan tersebut dilakukan melalui proses lelang. Meski demikian, unsur pemberdayaan masyarakat pada program ini tetap dikedepankan. Karena itu dalam pelaksanaan penanamannya nanti akan melibatkan kelompok tani atau masyarakat sekitar hutan.

Pada pelaksanaan penanaman bibit nanti, kata Dios, masyarakat diberikan honor. Bukan cuma itu, bibit yang ditanam setelah tumbuh besar dan menghasilkan buah, masyarakat bisa memanen buah tersebut untuk dijual.

‘’Jadi salah satu tujuannya adalah pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, meningkatkan pendapatan mereka karena buahnya bisa dipanen,’’ kata Dios. ‘’Namun pohonnya tetap tidak bisa ditebang. Sehingga masyarakat tetap menjaga lingkungan hutan,’’ imbuhnya.

Terkait dengan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, Dios mengutip keterangan Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulteng Ir H Nahardi MM, bahwa program penanaman pohon dalam kawasan hutan untuk mendukung visi misi Pemerintah Provinsi Sulteng. Intinya ingin mensejajarkan kemajuan daerah ini dengan daerah maju lainnya di wilayah timur Indonesia. Yang ingin disejajarkan antara lain peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata Dios, program tersebut sudah ketiga kalinya dilakukan. Tahun 2011-2012 dilaksanakan di kawasan Tahura, sedangkan tahun ini dilaksanakan di hutan di Desa Silweli.

Read More

Harus Aktif Lakukan Pencegahan

P2TP2ASulteng Harus Aktif Lakukan Pencegahan

*Terjadinya Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

PALU- Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Drs H Longki Djanggola MSi mengatakan, kesetaraan dan keadilan genderserta menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anaksudah saatnya diwujudkan. Dalam kurun waktu lebih dari dua dasa warsa secara umum peningkatan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang belum memperoleh hasil yang maksimal.

Karena itu, kata Longki, adanya keserasian program antara apa yang dilakukan oleh pihak Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI dan kelembagaan pemberdayaan perempuan didaerah saatnya mendapat perhatian.Utamanya pada pengelolaan program pembangunan nasional pemberdayaan perempuan, dengan memperhitungkan keragaman kondisi sosial politik dan ekonomi masyarakat.Sedangkan pemerintah daerah akan lebih banyak bertindak sebagai fasilitator.

‘’Keikutsertaan masyarakat perlu mendapat dukungan dalam pengelolaan program yang akan mereka lakukan, karena masyarakatlah yang lebih mengetahui dan memahami apa yang mereka butuhkan,’’ kata Longki pada pelantikan pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sulawesi Tengah, di gedung Torabelo Polda Sulteng, kemarin (6/2).

Kata Longki, kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini sudah menjadi permasalahan yangserius, dan telah terjadi selama bertahun-tahun.Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditemukan dimana-mana, baik lingkungan keluarga sebagai kekerasan dalam rumah tangga, tempat bekerja dan bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi.

Pelakunya juga beragam, mulai dari perorangan, kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, maupun oleh institusi dan negara. ‘’Karena itu, pengurus P2TP2AProvinsi Sulawesi Tengah harus aktif melakukan pencegahan, menghentikan dan tidak mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan memberikan pelayanan yang lebih bersahabat bagi perempuan dan anak, melalui cara preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap perempuan dan anak yang yang mengalami tindak kekerasan dan diskriminasi lainnya,’’ katanya.

Dia mengatakan, sarana dan prasarana yang belum memadai hendaknya dijadikan pemicu semangat untuk terus bekerja dan berkarya dengan menjunjung tinggi kekompakan dan kerjasama dalam membesarkan dan mewujudkan program P2TP2Adi Provinsi Sulawesi Tengah.Sehingga P2TP2ASulteng menjadi catatan sejarah di kanca nasional maupun internasional, dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dibidang penegakan HAM perempuan dan perlindungan anak korban kekerasan dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Read More

Ukuran Kesejahteraan Petani

Priyono: NTP Bukan Satu-satunya Ukuran 

Kesejahteraan Petani

*BPS Sulteng Komitmen Perkuat Sistem Data

PALU- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulteng JB Priyono mengemukakan, dalam Sensus Pertanian 2013 yang akan dilaksanakan Mei mendatang akan ikut memberi kontribusi pada penyediaan data pertanian, termasuk data-data yang akan mendukung perhitungan Nilai Tukar Petani (NTP) di Sulteng.

Mantan Kabiro Humas dan Hukum BPS Pusat ini menjelaskan, sensus pertanian tahun ini menjadi strategis di tengah fakta masih rendahnya NTP gabungan di daerah ini. “Kami sudah bertemu dengan Bapak Gubernur, dan memang beliau sangat terlihat konsen sekali dan memberi stressing pada persoalan NTP ini, ”katanya.

Dikatakannya, meski secara agregat NTP Sulteng memang dibawah seratus, tetapi didalamnya ada beberapa sub-sub sektor yang nilainya menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, seperti NTP perikanan. “Dan yang itu yang akhirnya dikalahkan dengan yang rendah, saling cancel out akhirnya yang diperoleh jadi seperti itu,”katanya.

Dalam kesempatan pertemuan tersebut, Gubernur, sebagaiman dikatakan JB Priyono juga terlihat mengikuti perkembangan naik turunnya NTP Sulteng. “Seperti NTP yang terakhir dirilis, bapak gubernur pun ikut memantau bahwa NTP kita naik walau hanya 0,07 persen, tapi harusnya kita memang mengarah kesana,”tandannya.

Dia menjelaskan, NTP bukan satu-satunya indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani.Seperti yang diketahui rumah tangga pertanian di Indonesia sangat minim menjadi rumah tangga yang pure pertanian dan hanya penghidupan dari sektor tersebut.

”Sementara nunggu hasil dia bergerak di bidang non sektor pertanian yah ngojek dan dagang walaupun secara pengakuan kegiatan ekonomi utamanya“katanya.

Sehingga menjadi tidak tepat jika NTP yang dirilis setiap bulan oleh BPS menjadi  satu-satunya tingkat ukuran kesejahteraan, yang nota bene hanya mengukur pada sisi kegiatan pertaniannya saja, dan tidak menyentuh sektor non pertanian lain yang sebenarnya juga memberi kontribusi bagi pendapatan keluarga petani.

Hasil perhitungan BPS terhadap NTP didasarkan dari indeks harga yang diterima dan dibayarkan oleh petani, yang selama ini masih terjadi selisih yang cukup besar antara besaran yang harus dibayarkan petani dengan besaran yang diterima. Dikatakan secara perhitungan statsitik indeks yang diterima petani dan yang dibayar petani merupakan pengaruh dari kebijakan harga.

“Sementara harga bukan kewenangan kami, kalau ada yang bisa menginterfensi ini silahkan, kami dari BPS akan berusaha lebih baik lagi agar datanya lebih baik lagi, nanti berdasarkan data BPS akan diketahui interfensinya yang paling tepat di sektor apa dengan cara bagaimana, potensinya di mana,”kata Priyono.

Nilai Tukar Petani (NTP) gabungan Provinsi Sulawesi Tengah bulan Januari 2013 tercatat mencapai angka 97,22 persen. Angka tersebut naik 0,07 persen dibandingkan NTP bulan Desember 2012 yang mencapai 97,16 persen. Terbagi atas NTP Provinsi Sulawesi Tengah Subsektor Tanaman Pangan (NTP-P) tercatat sebesar 82,71 persen, Subsektor Hortikultura (NTP-H) sebesar 103,01 persen, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTP-Pr) sebesar 100,21 persen, Subsektor Peternakan (NTP-Pt) sebesar 95,79 persen dan Subsektor Perikanan (NTN) sebesar 109,96 persen.

Read More

Apresiasi Gubernur SULTENG

BKP Palu Support Program Pemprov Sulteng

*Gubernur Apresiasi dan Berharap Tegakan Aturan Sesuai UU

FOTO BERSAMA: Suasana pertemuan staf dan karyawan BKP Palu dengan Gubernur H Longki Djanggola. Usai pertemuan mereka foto bersama dengan Gubernur.

 

PALU- Gubernur Sulawesi Tengah Drs H Longki Djanggola Msi, Senin (4/2) menerima kunjungan kerja sekaligus silaturahmi pejabat baru Kepala Badan Karantina Pertanian (BKP) Klas II Palu, Ir Junaidi MM. Didampingi beberapa pejabat serta staf BKP, Junaidi diterima Gubernur Longki di rumah jabatan Siranindi II, Jalan Moh Yamin Palu.

Ditemui usai pertemuan dengan gubernur, Junaidi menjelaskan pertemuan itu merupakan bagian dari etika birokrasi, sebagai salah satu pejabat yang baru menjalankan tugas-tugas di Sulawesi Tengah. Junaidi merupakan pejabat baru BKP Palu menggantikan pejabat lama Ir Abidin Msi, yang kini menjalani tugasnya yang baru di Pontianak.

Kepada gubernur Junaidi mengungkapkan, melihat dari Buku Sulawesi Tengah Membangun, ternyata daerah ini mempunyai potensi di sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Dalam program pembangunan Sulawesi Tengah, kata Junaidi, ada tiga yang sangat berkaitan dengan Badan Karantina Pertanian, khusunya dalam meng-support program pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ketiga program yang dimaksud adalah revitalisasi di bidang pertanian, kedua memberi iklim yang kondusif terhadap pertanian di dalam program agribisnis, dan investasi serta lingkungan. Dijelaskan, revitalisasi bidang pertanian dipastikan berkaitan erat karena badan karantina meng-support program kementerian dalam hal swasembada pangan dan swasembada berkelanjutan pertanian.

‘’Sehingga apapun program dari kementerian pertanian, juga ternyata bersinergi nyata dengan program pemerintah daerah Sulawesi Tengah,’’ jelasnya.

Dalam program agribisnis, lanjut Junaidi, program Badan Karantina Pertanian mempunyai misi bagaimana karantina mengakselerasi kegiatan baik ekspor dengan data yang dimiliki Badan Karantina Pertanian Klas II Palu, andalan ekspor kakao dari Sulawesi Tengah.

‘’Nah, bagaimana karantina memberi percepatan pelayanan terhadap ekspor kakao kita, sehingga kakao kita di luar negeri itu, dapat diterima oleh pasar internasional, tanpa mensyaratkan ketentuan teknis. Karena kenapa demikian? Sertifikasi oleh karantina yang dilakukan sehingga sertifikasi ini dapat menjadi jaminan di dalam liberalisasi perdagangan, dalam hal ini WTO, karena diakui dalam standar SPS (sanitary and phitosanitary),’ terangnya.

Sementara yang ketiga, jelas Junaidi, kelestarian lingkungan di Sulawesi Tengah dengan potensi yang dimiliki perlu dijaga. Karena sekalipun daerah mempunyai potensi kekayaan yang besar, apabila dimasuki hama penyakit baik hewan maupun tumbuhan yang berbahaya, potensi yang ada tidak dapat dipertahankan. Contoh kasus, kata Junaidi, kelestarian sapi Sulteng yang surplus sesuai data saat ini, yang menjadi penyuplai daerah Kalimantan dan daerah sekitarnya, tidak akan dapat dipertahankan jika dimasuki oleh penyakit.

‘’Bisa kita bayangkan misalnya sapi kita dimasuki penyakit Jembrana, maka potensi pada peternakan sapi kita akan terkendala. Karena yakin saja, penyakit itu sekali masuk, akan sangat sulit kita untuk melakukan pemberantasan maupun pengendalian,’’ ungkapnya.

Olehnya kepada Gubernur Longki Djanggola disampaikannya, Badan Karantina Pertanian Palu yang tugas dan fungsinya mencakup seluruh wilayah Sulawesi Tengah, bertugas bagaimana melakukan upaya mencegah masuknya serta tersebarnya  hama penyakit hewan karantina maupun tumbuhan. Penyebaran penyakit yang mungkin bisa masuk dari luar negeri ke dalam negeri maupun dari suatu area ke Sulawesi Tengah.

Dalam pertemuan kemarin, Junaidi mengungkapkan respons positif dari Gubernur H Longki Djanggola. Selain itu gubernur juga memberikan apresiasinya terhadap tugas-tugas Badan Karantina Pertanian.

‘’Menurut gubernur, yang diketahuinya bahwa melalulintaskan tumbuhan dan hewan antar daerah dilarang. Bahwa membawa suatu hasil pertanian harus melalui prosedur karantina. Sehingga gubernur berharap kepada Badan Karantina Pertanian agar menegakkan peraturan sebagaimana aturan yang berlaku tentang karantina,’’ kata Junaidi.

Kata Junaidi lagi, Gubernur Longki menegaskan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku, siapapun orang dan badan hukum kalau tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, maka karantina dipersilakan untuk bertindak tegas.

‘’Karena memang sesuai Undang-Undang nomor 16 tahun 1992 yang mengatur tentang  karantina hewan, ikan dan tumbuhan, diatur pada pasal 56 adalah syarat dan pasal 9, 21, 25 sampai dengan 31 adalah tindakan. Diatur barang siapa, barang atau pemiliknya siapa atau siapa yang memiliki barang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud, dapat dipidana selama-lamanya 3 tahun atau denda Rp150 juta,’’ jelasnya.

Read More

Bantuan Rp800 Juta

Petani Garam Palu Kembali Kecipratan Bantuan Rp800 Juta

Diserahkan Dirjen KP3K Bersama Ribuan Kartu Nelayan

\SERAH BANTUAN: Dirjen KP3K Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sudirman Saad, saat menyerahkan bantuan kepada petambak garam, Sabtu akhir pekan kemarin(3/2).HANIF

PALU– Petani atau petambak garam di Kota Palu, kembali kecipratan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Nilainya tidak tanggung-tanggung, yakni sebesar Rp816 juta.

Penyerahan bantuannya, dilakukan langsung Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, DR Sudirman Saad MHum, Sabtu akhir pekan kemarin.

Penyerahan bantuan yang diterima secara simbolis oleh Ketua Petambak Garam Kota Palu Firdaus, dilakukan di sela-sela Rakernas KUKMI. Dirjen KP3K hadir dan menjadi narasumber di forum Rakernas KUKMI, mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, yang berhalangan hadir.

Bantuan yang diserahkan, merupakan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar), yang telah digulirkan pemerintah sejak beberapa tahun yang lalu. Tahun ini, petambak garam di Kota Palu, mendapatkan bantuan sebesar Rp816 juta. Pada 2012 yang lalu, pemerintah mengucurkan bantuan senilai Rp522 juta.

Sudirman Saad, sekaligus menyerahkan secara simbolis kartu nelayan, sebanyak 25 ribu lembar. Kartu nelayan tersebut, mulai dari 2012 sebanyak 10 ribu lembar serta yang di 2013 sebanyak 15 ribu lembar.

Saat menyerahkan bantuan Pugar, Sudirman yang merupakan pejabat eselon 1A di lingkungan Kementerian yang dipimpin Sharif Cecep Sutardjo tersebut, sedikit memberikan komentarnya. Katanya, Tambak Garam di Kota Palu, termasuk tambak yang khas, karena letaknya yang berada di jantung kota.

“Walaupun luasnya hanya sekitar 18 hektar, tapi khas, karena mungkin satu-satunya tambak garam yang berada di tengah kota,”katanya.

Mengenai kartu nelayan yang diserahkan, menurut Sudirman, selain fungsinya sebagai kartu identitas nelayan, juga memiliki fungsi yang lain. “Kartu ini, juga bisa dijadikan alat untuk pembelian BBM subsidi khusus untuk nelayan. Nantinya, kedepan, kita akan kembangkan kartu nelayan yang sekalian dapat berfungsi sebagai kartu ATM,”demikian Sudirman.

Read More

Pertahankan Status Hutan Lindung

Minta Pemerintah Pertahankan Status Hutan Lindung

 

*Ali Masykur Apresiasi Sulteng Sebagai Daerah Percontohan Pengelolaan Hutan

PALU - Belum lama ini, anggota IV BPK RI Ali Masykur Musa, dalam kegiatan penanaman pohon didampingi wakil Gubernur Sulawesi Tengah mengaku mengapresiasi predikat yang diperoleh oleh Provinsi Sulawesi Tengah sebagai  salah satu provinsi percontohan dalam pengelolaan hutan. Dia menyatakan setuju, malah katanya, semua pemerintah  provinsi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten  harus memiliki sikap yang pro lingkungan melalui kebijakan-kebijakan yang diambil.

Salah satu kebijakan yang dimaksud terkait  komitmen untuk mempertahankan fungsi hutan yang harus mempertimbangkan pelestarian dan keselamatan hutan bagi kehidupan. "harus ada bagian-bagian tertentu istilahnya nir alih fungsi, hutan lindung itu jangan diubah sama sekali peruntukannya," katanya.

Apalagi mengingat Sulawesi Tengah layaknya provinsi-provinsi di Sulawesi memang memiliki sumber daya mineral yang berlimpah namun di sisi lain menjadi satu peluang peralihan lahan hutan yang dimiliki saat ini.

Lantas kembali ditegaskan oleh ketua baru dari organisasi audit lingkungan sedunia ini, dalam perencanaan tata ruang wilayah harus ada ruang-ruang tertentu yang harus dipertahankan oleh kebijakan dan kepedulian dari para pemangku kepentingan di setiap daerah. 

"Imbauan saya jangan mudah memberikan konsensi pengelolaan tambang baik dalam bentuk IUP, KP, maupun PKB2B," katanya.

Baginya, bahwa harus ada pewilayahan tata ruang yang tidak boleh diubah karena hal tersebut secara langsung akan berdampak pada  keseimbangan ekosistem alam yang paling banyak terkontribusi dari fungsi hutan.

Read More

Aparat Hukum Harus Bertindak

Sudah Saatnya Aparat Hukum Bertindak

*Pertambangan Mengatasnamakan Rakyat Sudah di Ambang Kritis

TERCEMAR: Air di irigasi Lambunu yang sudah berwarna kecokelatan karena tercemar air lumpur dari pertambangan ilegal di Lambunu.PALU- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, berharap adanya tindakan tegas dalam upaya penegakan hukum terhadap penambang ilegal, yang mengatasnamakan pertambangan rakyat, yang ada di beberapa daerah. Pertambangan ilegal yang saat ini telah merusak kelangsungan sistem pengairan.

Gubernur Sulawesi Tengah dengan pertimbangan kelangsungan kehidupan masyarakat, telah berupaya maksimal mungkin mendorong pemerintah daerah, tempat lokasi pertambangan ilegal untuk segera menghentikan beroperasinya sejumlah pertambangan ilegal tersebut.

Di beberapa daerah, pertambangan rakyat yang mempekerjakan orang asing di wilayah Lambunu. Pertambangan rakyat di wilayah Bada saat ini telah sangat merusak pengairan irigasi.

Kepada Radar Sulteng, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Energi dan Mineral, Ir Saliman Simanjuntak Dipl HE, menegaskan, kondisi pertambangan di beberapa wilayah tersebut sudah berada pada tahap memprihatinkan. Dalam praktiknya, semua melanggar perundang-undangan yang berlaku. Hal ini seharusnya sudah mendapat respons dari aparat penegak hukum.

Saliman mengatakan, gubernur Sulawesi Tengah sudah sangat tegas kepada beberapa bupati, di antaranya menyurat kepada bupati Parimo dan bupati Poso terkait pertambangan di Bada. Gubernur meminta agar menghentikan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Jika pertambangan murni dilakukan oleh rakyat, gubernur meminta agar dicarikan lokasi sesuaikan dengan tata ruang wilayah (RT-RW).

‘’Gubernur dalam hal ini sudah sangat berupaya maksimal dalam menyelamatkan rakyat. Terutama dari kehancuran kehidupan rakyat, terutama rakyat yang mengantungkan hidupnya pada lahan pertanian,’’ tandas Saliman.

Hanya saja, pemerintah provinsi hanya sebatas mengupayakan melalui imbauan kepada semua pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini pemerintah daerah dan aparat hukum.

Saat ini, kata Saliman, sudah saatnya para pelaku PETI diberikan tindakan tegas. Harus ada shock therapy dari aparat hukum agar para pelaku segera menghentikan kegiatannya. ‘’Seperti halnya di Lambunu ada 5.000 hektar sawah yang terancam rusak akibat diairi lumpur yang berasal dari pertambangan. Belum lagi para pekerja yang menggunakan orang asing, yang mungkin tidak memiliki izin bekerja di Indonesia. Memiliki izin pun, jika melanggar harus ditindak tegas. Orang Indonesia sendiri saja kalau melanggar harus ditindak,’’ tegasnya.

Menurut Saliman, saat ini tidak ada upaya lain kecuali melakukan penindakan. Aparat hukum diminta tegas karena praktik pertambangan tersebut telah dipastikan sebuah pelanggaran. Selain tidak memiliki izin eksploitasi dampak kerusakan yang ditimbulkan sudah sangat jelas.

Dia menjelaskan sesuai dengan  pasal 158 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba, telah mengatur setiap orang yang menambang tanpa izin dapat dilakukan pidana 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar.

‘’Ini harus segera diberi tindakan sebelum terlalu jauh. Dalam undang-undang Minerba sudah sangat jelas pelanggaran terhadap pertambangan, baik yang diberikan izin maupun si pemberi izin dapat diberi sanksi pidana,’’ tandasnya.

Dia menyayangkan jika imbauan gubernur untuk segera menghentikan tidak diindahkan. Masa depan masyarakat petani akan semakin terancam diakibatkan pertambangan ilegal.

Read More

Revitalisasi Fisik Taman Budaya

Revitalisasi Fisik Taman Budaya Sangat Dibutuhkan

PALU- Pasca otonomi daerah sejumlah lembaga teknis yang dulunya mengandalkan kucuran anggaran APBN yang cukup melimpah boleh dibilang kini harus gigit jari. Ini sebagaimana dirasakan UPT Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tengah yang kondisinya saat ini membutuhkan perhatian.

Kepala UPT Taman Budaya Sulteng Dra Hj Enong H Nawi MPd, yang ditemui kemarin (28/1) mengungkapkan, kondisi taman budaya usai imbas pemberlakuan otonomi daerah juga dialami sebagian besar taman budaya di Indonesia. Terkecuali beberapa daerah yang pemerintah daerahnya memberi perhatian yang lebih besar pada keberadaan taman budayanya.

Misalnya taman budaya di Surabaya, Bandung, Bali, Jogjakarta, termasuk Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. "Bahkan Surabaya saja tahun 2012 kemarin anggarannya sebesar Rp15 miliar dari dana APBD, sangat jauh dari kita," tandasnya.

Beruntung tahun ini, Taman Budaya Sulteng beserta sembilan taman budaya lainnya di Indonesia mendapat kucuran APBN untuk program revitalisasi taman budaya tahun 2013 sebesar Rp1,9 miliar. Dana itu diturunkan dari Direktorat Jenderal Seni dan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kucuran dana APBN itu tentunya sangat menggembirakan. Mengingat dari segi fisik, Taman Budaya Sulteng sudah saatnya dilakukan pembenahan dan perbaikan yang sebisa mungkin secara menyeluruh.

Namun, Enong menambahkan anggaran revitalisasi tersebut tidak hanya akan dihabiskan untuk fisik semata apalagi pembenahan menyeluruh membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tahun ini, revitalisasi fisik kemungkinan besar akan difokuskan pada pembuatan master plan taman budaya.

"Master plan dulu ini mau dirancang bangunannya seperti apa, mana yang perlu dirombak, mungkin posisi gedung yang harus diatur, atau mungkin ada lokasi yang kosong mungkin dibangun apa, itu yang kita rancang dulu," tandas Enong.

Saat ini kondisi sejumlah bangunan di taman budaya rata-rata merupakan bangunan lama yang telah ada sejak tahun 1980-an, termasuk Golni, Sanggar, dan fasilitas lainnya. Bahkan bangunan teater tertutup yang tergolong baru pun sudah butuh perbaikan di sejumlah sudut.

Untuk wisma kini sudah tidak bisa memenuhi standar, meski tetap difasilitasi dengan apa adanya dan disesuaikan dengan anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah. "Tahun 2010 dan 2011 anggaran APBD tidak sampai Rp1 miliar tapi 2012 Rp1,6 miliar dan untuk 2013 Rp1,7 miliar," kata Enong.

Dana yang ada, kata Enong, tetap harus bisa meng-cover semua tupoksi dan kebutuhan per tahun. Pengajuan anggaran sering dilakukan dengan pertimbangan yang menjadi prioritas dahulu sehingga sangat membutuhkan kecermatan dan kepandaian untuk mengatur.

Apalagi mengingat kebutuhan bukan hanya sebatas revitalisasi fisik, tetapi juga revitalisasi program. Setiap tahunnya Taman Budaya Sulteng diwajibkan untuk optimal di bidang keragaman budaya berupa keikutsertaan daerah pada iven-iven budaya tahunan.

"Tupoksi kita harus mengikuti pagelaran, seniman kita harus Libatkan. Kita pintar-pintar saja mengatur anggaran itu yang penting bisa terlaksana, sarana dan prasarana biar sedikit yang penting ada dan keragaman budaya bisa berjalan," terang Enong.

Tahun 2013 ini, sejumlah program pun telah siap dilakukan, yakni persiapan dua agenda rutin yakni parade tari tingkat provinsi yang nantinya menjadi cikal bakal keikutsertaan parade tari tingkat nasional. Selain itu akan disiapkan pula untuk kegiatan temu budaya tingkat nasional yang tahun ini akan dilaksanakan di Jambi.

Sementara untuk dana revitalisasi yang ada tahun ini dari APBN tersebut nantinya, akan dikhususkan untuk kegiatan pagelaran yang baru pertama kali digelar. Yakni pagelaran seni yang satu paketnya termasuk seni tari, seni musik, dan sastra dan akan diikuti oleh seluruh kabupaten kota di Sulteng. Di samping itu, akan ada lomba seni lukis anak sekolah dasar, lomba kriya, dan pameran seniman lukis yang ada di Sulteng.

Read More

IKAN SEGAR PENGARUHI INFLASI KOTA PALU

IKAN SEGAR PENGARUHI INFLASI KOTA PALU

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai salah satu lembaga koordinasi antar Perbankan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, hari ini (29/02) mengadakan pertemuan rutin di Kantor Bank Indonesia Palu. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pejabat dari dinas, badan, dan instansi yang tergabung dalam TPID.  Pertemuan yang dipimpin oleh Wuryanto, sekretaris TPID yang juga merupakan salah seorang deputi di BI Palu, secara umum membahas mengenai review perkembangan inflasi Kota Palu periode Januari 2012 serta beberapa isu strategis lainnya. Hasil pengamatan BI Palu menyebutkan bahwa inflasi tahunan Kota Palu pada Bulan Januari 2012 tercatat sebesar 3,76% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan Nasional dan Sulawesi dan Maluku - Papua (Sulampua) yang masing-masing tercatat sebesar 3,65% (yoy) dan 2,75% (yoy). Walau demikian, inflasi bulanan kota Palu relatif lebih baik yang mencapai 0,45% (mtm) atau lebih rendah dibanding Nasional (0,76%) dan Sulampua (0,72%). Secara umum disimpulkan, ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan komoditas kebutuhan pokok masyarakat sampai dengan Bulan Februari 2012 masih mencukupi dan dalam kategori aman. Khusus untuk komoditas beras, stok operasional Bulog Sulawesi Tengah per posisi Februari 2012 memiliki ketahanan stok enam bulan ke depan. Dalam rapat tersebut terungkap juga beberapa fakta menarik menyangkut komoditas penyumbang inflasi terbesar.  Data BI 5 tahun terakhir untuk bahan pangan, menunjukkan bahwa sub kelompok padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya serta ikan segar menduduki peringkat 1 dan 2 untuk komoditas yang memberikan kontribusi terbesar penyumbang inflasi dengan bobot masing-masing 7,32 dan 5,04. Namun jika melihat pada kelompok bahan pangan yang mempunyai fluktuasi cukup tajam (volatile foods), maka bumbu-bumbuan dan ikan segar menempati urutan 1 dan 2 dengan standar deviasi masing-masing 13,76 dan 11,44. Wuryanto menjelaskan, khusus komoditas ikan segar, untuk semester 1 tidak memberikan fluktuasi yang signifikan. Harga akan berfluktuasi tajam saat masuk semester ke-2. “Setelah kami coba dalami, ini lebih banyak terkait dengan musim peralihan cuaca atau musim ombak “ paparnya. Selain itu, pada semester ini mendekati pada hari-hari besar seperti lebaran, natal dan tahun baru sehingga permintaan semakin besar sedangkan suplai ikan cenderung menurun. “Akibatnya, harga ikan pada semester ke-2 beranjak naik” ungkap Wuryanto. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi bagi Gubernur Sulawesi Tengah dalam merumuskan kebijakan pengendalikan laju inflasi daerah ke depan. Khusus kelautan – Perikanan, direkomendasikan  untuk mengantisipasi penurunan stok ikan segar pada saat-saat tertentu. Olehnya, pada instansi terkait  diminta untuk melengkapi operasional kapal >15 GT dengan informasi cuaca, GPS, serta peralatan pendukung dan alat bantu penangkapan lainnya agar hasil tangkapan lebih optimal. TPID juga merekomendasikan untuk menyusun rencana mengantisipasi kekurangan pasokan ikan. Prof. Marhawati, salah satu anggota TPID dari perguruan tinggi meminta kepada instansi terkait untuk melakukan penghitungan detail kebutuhan ikan segar di Sulawesi Tengah. “Perlu  dihitung detil kebutuhan ikan segar sekaligus upaya substitusi dengan ikan air tawar. Hitungannya sampai pada berapa dana yang diperlukan untuk meningkatkan program budidaya air tawar dengan komoditas ikan nila, mas dan lele; termasuk promosi gemar makan ikan, khususnya ikan air tawar” jelas Marhawati. TPID juga merekomendasikan pemanfaatan pekarangan untuk meningkatkan suplai beberapa komoditas bumbu-bumbuan yang terintegrasi dengan budidaya ikan hemat air. “Jika program ini dapat berjalan dengan baik, setidaknya akan membantu menjaga inflasi Kota Palu dalam kategori aman” pungkas Wuryanto.

Read More

Rehabilitasi bekas tambang nikel capai Rp80 miliar pertahun

Rehabilitasi bekas tambang nikel capai Rp80 miliar pertahun

Senin, 04 Pebruari 2013 05:42

Sorowako-Perusahaan tambang nikel  di Indonesia PT Vale Indonesia Tbk untuk menjaga kondisi lingkungan bekas lahan tambang setiap tahunnya melakukan rehabilitasi lahan.
Staf senior envirotmen engineering Johanes mengatakan PT Vale indonesia setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi lahan mencapai Rp80 Miliar.

"Kami membutuhkan biaya untuk reklamasi secara keseluruhan mencapai U$20 juta dan  harapan recovery yang dilakukan bisa kembali seperti semula"kata Johanes

Ia menyebutkan lahan yang telah direhabilitasi kuranglebih 3.000 hektar dari luasan lahan yang terbuka seluas 4.000 hektar dari total  konsensi PT Vale Indonesia tbk di Sorowako seluas 118.000 hektar. 

Ditambahkan pula untuk tahun ini pihaknya menargetkan rehabilitasi lahan bekas tambang seluas 100 hektar.

"Untuk mendukung hal itu kami memiliki nursery seluas 2 hektar untuk menjaga dan melestarikan puluhan jenis tanaman yang akan dikembalikan ke tempatnya semula seperti kayu angin,Biti,sangon,jabon merah dan masih banyak lagi"sebut Johanes.

Johanes menyampaikan bahwa saat ini mereka sedang mengembangkan taman Raya Wallacea Sawerigading yang nantinya akan menjadi wilayah konservasi untuk flora dan fauna.

Read More

56 persen Keluaran PPI Terserap Industri Tambang

56 persen Keluaran PPI Terserap Industri Tambang

Senin, 04 Pebruari 2013 05:45

Sorowako-Dalam upaya menciptakan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi yang memiliki daya saing PT Vale Indonesia tbk membangun  Program Pelatihan Industri dengan menyerap lulusan sekolah lanjutan menengah atas.

Direktur Program Pelatihan Industri Abraham Setiadi mengatakan program pelatihan industri yang dibangun sejak tahun 2004 telah mendidik 300 siswa yang berasal dari daerah Sorowako, Kendari dan Bahodopi Kabupaten Morowali.

"Sejak berdirinya PPI sudah 500 alumninya dan 56%terserap baik di industri tambang maupun perkebunan maupun sektor lainnya,"ujar Abraham Setiadi

PPI sendiri memiliki  program jurusan pelatihan  al:  mekanik alat berat, operator alat berat,manajemen operasi pabrik.

"Semua lulusan PPI berlisensi internasional dan memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing,"katanya.

Ditambahkan pula program pelatihan ini dilakukan 30 % teori dan 70% praktek sehingga para pelajar benar-benar memiliki kompetensi sesuai bidangnya

Disampaikan pula bahwa PPI  memberikan kesempatan bagi para lulusan SLTA dari wilayah Soroako,Bahodopi, kendari untuk mengikuti program ini sesuai dengan kuota yang ada.

"Kami memberikan informasi dan pengumuman ini sampai tingkatan desa dan mereka yang ikut program ini terlebih dahulu menempuh jalur seleksi dengan melibatkan perguruan tinggi,"ujar Abraham setiadi.

Read More

Investasi PT Vale Tbk di Sulsel dan Sulteng U$2 miliar

Investasi PT Vale Tbk di Sulsel dan Sulteng U$2 miliar

Senin, 04 Pebruari 2013 05:47

Sorowako-Perusahaan tambang nikel terbesar di Indonesia PT Vale Indonesia Tbk tahun ini menginvestasikan secara integrasi ke dua provinsi di Sulawesi senilai U$2 miliar.

Vice Presiden PT Vale Indonesia Tbk Bernardus Irmanto mengatakan pihaknya tetap beroperasi di Indonesia termasuk di wilayah Sorowako Sulawesi Selatan dan Bahodopi di Sulawesi Tengah.

"Saat ini pihaknya sedang melakukan negosiasi-negosiasi dengan pemerintah pusat dan daerah terkait penyesuaian kontrak karya yang kelak menjadi pijakan kami,"ujar Bernardus,Rabu(30/01/2013)

Ia menyampaikan mengingat investasi capital yang masif maka tentunya dibutuhkan kepastian-kepastian baik secara hukum maupun peraturan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

"Izin-izin ini meliputi luasan lahan,divestasi bahkan produk akhir,"katanya.

Sekaitan dengan tumpang tindih lahan Bernardus Irmanto mengatakan prihatin karena bagaimanapun hal itu membuat PT Vale belum memperoleh kepastian hukum dan pihak PT Vale menginginkan tumpang tindih lahan segera diselesaikan.

"Terkait tumpang tindih lahan kami sudah sampaikan kepada ESDM sebagai pembina perusahaan tambang,"ujarnya.

Sementara itu jika dilihat dari kerugian menurut Bernardus bahwa agak sulit mengukurnya akan tetapi  secara nilai  potensi dan diolah tentunya akan mendapatkan hasil secara financial.Tak hanya itu image secara sosial juga akan dirasakan oleh PT Vale.

"Jika ada kerusakan lingkungan maka sorotan pasti diarahkan kepada kami padahal bukan kami yang melakukannya"ungkapnya.

Bernardus juka menyampaikan secara garis besar rencana PT Vale masih seperti rencana awal yakni dapat mengelola pertambangan disana dan harapannya proses kegiatan-kegiatan awal bisa terlaksana dan berjalan

Read More

Kapolres Banggai Dicopot

Kapolres Banggai Dicopot

**Buntut Memanaskan Situasi Kintom

HOBI MOTOR: Jossy Kusumo, Kapolres Banggai yang dicopot ternyata hobi motor. Ia bahkan sering menunjukan kehebatannya dalam menunggangi motor trail kepada anak buahnya dan masyarakat sekitar.DOK.POLRES BANGGAI

LUWUK – Akhirnya Kapolres Banggai AKBP Jossy Kusumo, SH, dicopot dari jabatannya. Pencopotan jabatan kapolres disampaikan langsung Kabaharkam Mabes Polri, Komjen Pol Oegroeseno, pada saat pertemuan dengan masyarakat Kecamatan Kintom, kemarin (3/2).

Pencopotan AKBP Jossy Kusumo SH dari Jabatannya, disambut meriah oleh ribuan masyarakat Kecamatan Kintom yang memadati jembatan Kintom. Bahkan, AKBP Jossy Kusumo, SH mulai, Senin (4/4) (hari ini, red) tidak bisa menandatangani dokumen yang ada di Polres Banggai.

Yang bersangkutan segera diganti oleh Plt Kapolres Banggai yang segera ditunjuk oleh Kapolda SultengBrigjen Pol Dewa Parsana. “Kalau soal Plt Kapolres Banggai yang menggantikan AKBP Jossy Kusumo SH nanti ditunjuk oleh Kapolda Sulteng,” ujar Kabaharkam Mabes Polri Komjen Oegroseno, Minggu kemarin (3/2).

KomjenPol Oegroseno datang dengan pesawat khusus didampingi Kapolda Sulteng Brigjen Pol Drs Dewa Parsana. Dua pejabat kepolisian tersebut tiba di Bandara Sukuran Aminuddin Amir Luwuk sekitar pukul 14.00 wita, Minggu (3/2) kemarin, langsung menuju Kecamatan Kintom. Masyarakat langsung menyambut kedua pejabat Polri tersebut, dengan sambutan meriah dengan harapan AKBP Jossy Kusumo, SH segera dicopot dari jabatannya.

  Sebagaimana tuntutan masyarakat Kintomkepada Kabaharkam Mabes Polri itu, merespon tuntutan masyarakat Kintom tersebut. Bahkan, AKBP Jossy Kusumo, SH bukan hanya dicopot dari jabatannya, tetapi yang bersangkutan juga akan diproses secara hukum atas tindakannya terhadap Solihin Noho, karyawan PT Donggi Senoro (DS) LNG.

  Soal dugaan penembakan yang mengenai salah seorang warga Kintom, Andi Irma, Kabaharkam segera menyelidiki kasus tersebut. Dan proses itu,      akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Dan Mabes Polri segera memerintahkan Propam untuk menyelidikan masalah yang terjadi di Kintom.

  Setelah melakukan pertemuan dengan masyarakat Kintom dan mencopot AKBP Jossy Kusumo, SH yang disampaikan secara terbuka di depan umum, masyarakat langsung membuka akses jalan yang selama dua hari diblokir masyarakat. Jembatan yang membatasi dua desa yakni desa Kintom dan Ulin yang menjadi pertahanan masyarakat langsung dibersihkan.

  Kayu dan gelagar jembatan yang  melintang di tengah jembatan, ban-ban bekas yang dibakar massa langsung dibersihkan masyarakat dengan kesadaran sendiri. Dan akses jalan sudah mulai normal serta arus transportasi normal kembali seperti biasa.

  Ditanya apakah pencopotan jabatan AKBP Jossy Kusumo, SH telah sesuai dengan kesalahannya? Kata KabaharkamOegroseno, itu resiko jabatan. Yang sebenarnya, seorang Kapolres harus bisa menahan diri dan jangan menyakiti rakyat.

  “Kita jangan coba-coba menyakiti hati rakyat, kita seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, karena kita berasal dari rakyat dan kembali ke rakyat. Untuk itu, saya tidak mau dengar ada anggota kepolisian yang menyakit rakyat.Konsekwensinya adalah pemecatan,” kata mantan Kapolda Sulteng itu.

  Kabaharkam Mabes Polri juga mengingatkan tahun 2013 dan 2014 adalah tahun politik, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat harus aman dan terkendali. Masyarakat juga jangan disakiti, tetapi masyarakat harus dilindungi dan diayomi.

  Setelah bertemu masyarakat Kintom, Kabaharkam Komjen Oegroeseno langsung menuju kota Luwuk, ibukota Kabupaten Banggai untuk melihat langsung para korban bentrokan yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum (RSU) Luwuk.

  Empat korban bentrokan itu adalah Solihin Noho yang dianggap masyarakat Kintom sebagai korban penganiayaan Kapolres Banggai. Andi Irma, korban yang terkena tembak di bagian punggung menembus dadanya bagian depan, Ito adalah korban lemparan batu yang membedung anggota polisi dan Briptu Ferdinan yang terkena lemparan batu di bagian otak kecilnya.

  Saat menjengguk para korban di RSU Luwuk, Solihin Noho mengungkap kronologis peristiwa hingga dirinya menjadi korban penganiayaam Kapolres Banggai. Padahal Solihin hanya memberikan kode agar rombongan Kapolres Banggai menurunkan kecepatan kendaraannya dengan cara mengayunkan tangannya.

  Namun, Kapolres Banggai langsung turun dari kendaraannya dan menyatakan dirinya Kapolres sambil menampar korban Solihin. Belum puas dengan cara itu, dirinya dilempar ke mobil dan anggota polisi lainnya memukul dirinya. Solihin juga dimasukan ke dalam sel tanpa kesalahan. Dan baru dilepas pada pukul 18.00 Wita malam.

Tetapi, informasi dari kepolisian menyebutkan, rombongan Kapolres Banggai menuju Toilidan setibanyadi lokasi PT DS LNG, rombongan Kapolres diminta oleh Solihin Noho memperlambat kecepatan kendaraannya. Kapolres dan rombongannya memperlambat kecepatan kendaraan, lalu Kapolres turun menemui Solihin.

Namun, Kapolres Banggai yang hanya mengenakan pakaiankaus oblong langsung ditarik kerak bajunya dan dicaci maki oleh Solihin. Bahkan, Kapolres Banggai akan dikeroyok oleh segelintir warga yang ada di Tempat kejadi Perkara (TKP). Namun, Kapolres Banggai langsung memperkenalkan dirinya sebagai Kapolres, lalu menampar Solihin. Dan Solihin  meminta maaf dan mengaku salah.

  Sekedar diketahui, AKBP Jossy Kusumo, SH dilantik menjadi Kapolres Banggai menggantikan AKBP Dadan, SH pada Nopember 2012 lalu. Itu berarti, masa jabatan mantan KasubditSurvelence Densus 88 itu, hanya selama 3 bulan. Sementara data yang dihimpun Radar Sulteng, sekitar tahun 1995, Jossy Kusumo yang saat itu baru dinas di Polda Sulteng terlibat bentrok dengan oknum TNI hingga menyebabkan jatuhnya korban meninggal.

Read More

Iptu LL Diketahui Pecandu Sabu

Iptu LL Diketahui Pecandu Sabu

 

Kasusnya Diproses Propam Polda Sulteng

PALU - Dari hasil pemeriksaan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Sulteng, diketahui bahwa oknum perwira Polda yang melakukan penghinaan terhadap Kapolda, merupakan pecandu narkoba. Diduga kuat saat melakukan penghinaan terhadap Kapolda dan sejumlah pejabat utama Polda Sulteng, oknum perwira berinisial LL itu, usai mengkonsumsi narkoba.

Ditemui kemarin, Kabid Propam Polda Sulteng AKBP Deden Garnada mengatakan, dari hasil pemeriksaan urine, Iptu LL positif menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Pemeriksaan urine terhadap LL yang kini telah berstatus terperiksa itu, dilakukan usai dirinya diamankan. “Atas dasar itu lah maka kami langsung melakukan sidang terhadap terperiksa, dan diputuskan untuk kami tahan selama 14 hari terhitung mulai Jumat  1 Februari lalu,” kata Deden.

Dalam aduan yang masuk ke Bid Propam, LL juga terlibat beberapa kasus, selain narkoba dan penghinaan terhadap atasan. LL juga dilaporkan melakukan pengrusakan terhadap salah satu rumah kontrakan dan pengancaman salah seorang Pamen di Polda Sulteng. Dari hasil tes psikologi, alumni Akpol tersebut diketahui memiliki sifat temperamental, dan gampang terpengaruh oleh orang di sekelilingnya. “Wataknya memang kerap melawan, bahkan dengan atasan,” terangnya.

Terkait penghinaan oknum tersebut di jejaring sosial facebook, menurut Deden, diakui memang sengaja dibuat oleh perwira itu, atas dasar kekecewaan terhadap pimpinan, yang tetap melakukan proses disiplin, terhadap sejumlah pelanggaran yang dibuatnya. “Dia mengakui perbuatannya menulis di facebook, karena kecewa kami proses pelanggarannya. Itu tidak bisa kami tolerir, karena dia sudah dua kali terbukti memakai narkoba, belum lagi sejumlah kasus yang dibuatnya,” tandas mantan Kapolres Palu ini.

Sebelumnya diberitakan, dari Informasi yang dihimpun di Polda Sulteng, oknum perwira itu, Selasa (29/1) pagi sempat mencak-mencak di Mapolda Sulteng dan mengajak berduel pejabat Propam. Tidak lama kemudian beberapa anggota Provos mengamankan oknum perwira tersebut. "Sempat mengamuk waktu mau diamankan beberapa anggota Provos, sampai diangkat dipegang di kaki dengan tangannya dibawa ke ruangan Propam," kata sumber di Polda yang menolak disebutkan namanya.

Read More

Petani Garam Palu Kembali Kecipratan Bantuan Rp800 Juta

Petani Garam Palu Kembali Kecipratan Bantuan Rp800 Juta

Diserahkan Dirjen KP3K Bersama Ribuan Kartu Nelayan

\SERAH BANTUAN: Dirjen KP3K Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sudirman Saad, saat menyerahkan bantuan kepada petambak garam, Sabtu akhir pekan kemarin(3/2).HANIF

PALU– Petani atau petambak garam di Kota Palu, kembali kecipratan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Nilainya tidak tanggung-tanggung, yakni sebesar Rp816 juta.

Penyerahan bantuannya, dilakukan langsung Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, DR Sudirman Saad MHum, Sabtu akhir pekan kemarin.

Penyerahan bantuan yang diterima secara simbolis oleh Ketua Petambak Garam Kota Palu Firdaus, dilakukan di sela-sela Rakernas KUKMI. Dirjen KP3K hadir dan menjadi narasumber di forum Rakernas KUKMI, mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, yang berhalangan hadir.

Bantuan yang diserahkan, merupakan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar), yang telah digulirkan pemerintah sejak beberapa tahun yang lalu. Tahun ini, petambak garam di Kota Palu, mendapatkan bantuan sebesar Rp816 juta. Pada 2012 yang lalu, pemerintah mengucurkan bantuan senilai Rp522 juta.

Sudirman Saad, sekaligus menyerahkan secara simbolis kartu nelayan, sebanyak 25 ribu lembar. Kartu nelayan tersebut, mulai dari 2012 sebanyak 10 ribu lembar serta yang di 2013 sebanyak 15 ribu lembar.

Saat menyerahkan bantuan Pugar, Sudirman yang merupakan pejabat eselon 1A di lingkungan Kementerian yang dipimpin Sharif Cecep Sutardjo tersebut, sedikit memberikan komentarnya. Katanya, Tambak Garam di Kota Palu, termasuk tambak yang khas, karena letaknya yang berada di jantung kota.

“Walaupun luasnya hanya sekitar 18 hektar, tapi khas, karena mungkin satu-satunya tambak garam yang berada di tengah kota,”katanya.

Mengenai kartu nelayan yang diserahkan, menurut Sudirman, selain fungsinya sebagai kartu identitas nelayan, juga memiliki fungsi yang lain. “Kartu ini, juga bisa dijadikan alat untuk pembelian BBM subsidi khusus untuk nelayan. Nantinya, kedepan, kita akan kembangkan kartu nelayan yang sekalian dapat berfungsi sebagai kartu ATM,”demikian Sudirman.

Read More