1.095 Warga Talise Bakal Dapatkan Tanah Gratis

1.095 Warga Talise Bakal Dapatkan Tanah Gratis

RENCANAPemkot Palu, melalui Pemerintah Kecamatan Mantikulore untuk menyediakan kapling tanah gratis seluas 1.100 hektar yang diperuntukkan bagi warga Kelurahan Talise. Kini oleh pihak LPM dan Kelurahan Talise sudah masuk pada tahap verifikasi warga penerima.

Menurut Camat Mantikulore, Moh Sabil Akbar SSos MSi program bagi-bagi tanah tersebut adalah salah satu program untuk menyukseskan target Zero Poverty yang dicanangkan oleh Walikota Palu.

"Bagi-bagi kapling tanah gratis kepada warga Kelurahan Talise termasuk salah satu program Zero Poverty di Kecamatan Mantikulore. Sebab penerima program ini adalah mereka yang masuk dalam kategori kaum duafa," ujarnya.

Kata Sabil, saat ini jumlah warga di Kelurahan Talise kurang lebih 20 ribu jiwa. Dan yang akan menerima program bagi-bagi tanah gratis yakni untuk sekitar 1.095 kepala keluarga.
Sedang lokasi yang dipersiapkan untuk dibagi-bagikan kepada warga kurang mampu tersebut yakni berlokasi di tanah milik negara yang ada di Kelurahan Talise tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta.

"Bukan hanya diperuntukkan bagi masyarakat. Di tanah negara yang ada di Kelurahan Talise tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta juga terbuka untuk dijadikan sebagai lokasi perkantoran. Bahkan sudah ada juga investor yang berniat akan membangunan kawasan perumahan elite dan pusat permainan modern di lokasi tersebut," urai Sabil.

Lanjut mantan Lurah Talise ini menjelaskan jika dalam penentuan warga penerima program, sebelumnya sudah dilakukan pertemuan antara tokoh-tokoh masyarakat setempat dan LPM Kelurahan Talise.  Pertemuan itu untuk merumuskan kriteria-kriteria yang ditetapkan sebagai acuan untuk mengklasifikasikan warga yang masuk sebagai  kaum duafa dan layak untuk menerima jatah kapling gratis.

"Setelah LPM selesai menyusun data warga penerima, maka nama-nama itu akan ditempel di kantor kelurahan supaya warga bebas untuk membaca dan mengetahui siapa saja yang akan menerima program Zero Poverty dari pemerintah. Kalau ada yang komplain atas nama-nama warga yang ditetapkan sebagai penerima, maka bisa saja mengajukan keberatan. Tentunya disertai alasan yang tepat," tegas Sabil.

Senada, Ketua LPM Kelurahan Talise, Moh Rum Arsyad mengatakan saat ini tahapan bagi-bagi tanah masih dalam tahap verifikasi warga penerima, yang targetnya akan diselesaikan pekan ini.

Dari jumlah yang ada yakni 1.095 kk masih terbuka peluang untuk dilakukan penambahan sesuai luas kawasan yang disediakan oleh Pemkot Palu.

"Bisa saja masih ada penambahan. Kami masih melakukan verifikasi data warga. Dan mereka yang berhak menerima program tanah gratis ini yaitu warga Kelurahan Talise yang sudah menikah, tetapi tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak memiliki rumah tinggal sendiri dan masih menumpang di rumah orang tua atau keluarga," jelasnya.

Read More

Rumah Adat Lobo

Pesta Besar di Rumah Adat Lobo

SIGI - Inagurasi atas selesainya revitaliasi rumah adat Lobo yang terletak di ngata (desa) Toro, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi dilakukan Jumat, (3/5). Inagurasi itu ditandai dengan upacara adat yang dihadiri langsung oleh Bupati Sigi, Aswadin Rendalembah, Ketua Yayasan Rumah Asuh, Yori Antar dan Ketua Yayasan Tirto Utomo, Lisa Tirta Utomo dan para pegiat arsitektur dari Ikatan keluarga Aritektur Tadulako (IKAT).
Upacara yang kemudian menjadi rangkaian dari pesta besar revitalisasi rumah adat Lobo itu diisi dengan dengan sejumlah ritual seperti Patundui, Pampede Lobo, Metimbe hingga tari sakral Raego. Sajian kasih yang diimplementasikan dengan santap siang bersama menjadi salah satu bagian penting dari rangkaian kegiatan itu.
Seekor kerbau yang disembelih sebelumnya disantap bersama-sama di rumah Adat Lobo yang didahului dengan pesan-pesan tetua adat. Begitu pula dengan musik bambu tak henti-hentinya dimainkan oleh para remaja dan gadis Toro.
Bagaimana hingga rumah adat Lobo itu direvitalisasi? Zulkifly Pagessa, salah seorang pegiat seni dan budaya yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Arsitektur Tadulako menjelaskan, rumah adat Lobo adalah salah satu rumah adat yang mejadi warisan kultural yang tak ternilai harganya. Keunikan arsitektur Lobo tersebut mengundag perhatian Yayasan Rumah Asuh yang selama ini konsen dengan upaya penyelamatan dan pelestarian ruamh-ruamah adat pusaka nusatara.
Dari keunikan Lobo sebagai rumah adat khas suku tertua di Sulawesi Tengah itu menjadikan Yayasan RUmah Asuh tergerak mencari volunter untuk pendanaan revitalisasinya. Yayasan Tirto Utama yang juga memiliki kesamaan visi akhirnya tergerak untuk membantu dalam rangka pelestarian warisan budaya tersebut. "Maka sejak Desember 2012 lalu, revitalisasi itu dilkaukan dan alhamdulillah, hari ini sudah selesai dan dapat digunakan," terang Uun, begitu Zulkifly Pagessa akrab disapa.

Read More

Tiap SPBU DIjaga 3 Aparat

Tiap SPBU DIjaga 3 Aparat

PALU - Rencana kenaikan harga BBM diantisipasi oleh jajaran keamanan daerah ini dengan menempatkan sejumlah personil di Stasiun engisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Palu, Kompol Darno mengatakan, pihaknya menyiapkan sedikitnya 350 personil untuk berjaga di SPBU yang ada di Kota Palu. "Kami menempatkan dua personil di tiap SPBU," kata Kompol Darno, belum lama ini. Selain polisi, TNI juga terlibat di dalamnya dengan menempatkan satu orang personil di tiap SPBU. Jadi ada tiga aparat ang berjaga di tiap SPBU, dua polisi dan satu TNI.
Selain penjagaan seperti itu, Polres Palu juga menerapkan sistem pengawasan terbuka dan tertutup yang melibatkan masing-masing enam anggota intel dan gakum yang saat ini sudah bergerak memantau.
"Tak ada baas waktuuntuk pengamanan ini, pokoknya hingga situasi benar-benar kondusif, terkendali dan ama," tandasnya.

Read More

Persediaan BBM Cukup

Persediaan BBM Cukup

PALU - Tak perlu khawatir, persediaan BBM di Palu cukup. Begitu Kepala Sub Bagian Ekonomi dan ESDM Kota Palu, Tarning Tombolotutu meyakinkan beritapalu.com sebagaimana dikutip dari Antara.
Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu membeli BBM baik jenis minyak tanah, premium atau pun solar melebihi dari kebutuhan, karena jumlah persediaan yang ada masih sangat cukup.
Ia mengurai, jatah BBM selama setahun untuk Kota Palu sebanyak 168.392.358 kilo liter (kl) yang terdiri dari minyak tanah 21.156.558 kl, solar 39.982.850 kl, dan 107.250.948 kl. Jumlah premium memang jauh lebih banyak dari solar dan minyak tanah.

Read More

Plaza Handphone

Mau Lihat Gadget Terlengkap Plaza Handphone Tempatnya

Jumat, 03 Mei 2013 20:09

PALU-Sejak Grand Opening Plaza Handphone mulai marak didatangi pengunjung sebagai tempat penjualan handphone dan berbagai merek gadget terlengkap yang tentunya dengan harga-harga cukup terjangkau serta mudah pula mendapatkan baik secara cash maupun melalui pembiayaan.
Jadi sangat tepat jika Plaza Handphone menjadi pilihan warga di Kota Palu untuk berbelanja berbagai macam pilihan handphone dari berbagai merek demikian pula halnya dengan gadget juga banyak pilihannya.

”Ya kami memang menjadi penyedia handphone dan gadget terlengkap dan termodern di Kota Palu,”Ungkap H. Asnawi pemilik Plaza Handphone

Ia juga menyampaikan sebagai penyedia handphone dan gadget terlengkap, pihaknya juga memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen sehingga mereka bisa terbantukan dalam memilih handphone ataupun gadget yang sesuai dengan selera konsumen.

Tak hanya itu, Plaza Handphone juga tidak salah-salah dalam membangun kerjasama dan kemitraan, Grapari Telkomsel Palu digandengnya bekerjasama dengan mengadakan pameran berbagai produk-produk telkomsel dan handphone serta gadget yang dimulakan sejak 2 hingga 5 Mei mendatang.

“Kami bersama Grapari Telkomsel Palu mengadakan pameran dan bagi konsumen kami pun memberikan kejutan-kejutan baik dalam bentuk merchandise maupun undian yang akan di undi pada akhir acara pameran nantinya untuk memperebutkan hadiah menarik tentunya,”kata Asnawi.

Robert J Nandjong Staf Sales Post New Bussines Grapari Telkomsel Palu mengatakan kerjasama yang dibangun adalah untuk memperkenalkan produk Blackberry Z 10 yang pada kesempatan Grand Opening Plaza Hotel harganya hanya Rp6 jutaan lebih plus dengan kartu flash perdana.

“Blackberry Z10 sudah tidak repot-repot lagi mengisi bis karena dikartu perdana flash sudah semuanya terakomodir mengingat Blackberry Z10 mendukung dalam hal akses data sekaligus bis untuk saling BBM,”kata Robert sambil tersenyum.

Read More

Jawaban atasi Kemiskinan

Wagub Sulteng: Jawaban atasi Kemiskinan dengan Pendidikan

PALU—Memberikan pelayanan dasar khususnya pendidikan yang layak bagi seluruh masyarakat menjadi salah satu jawaban dalam menghadapi persoalan-persoalan  kemiskinan.


Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Sudarto mengatakan selain masalah kemiskinan juga terdapat masalah-masalah yang cukup serius yang dihadapi oleh masyarakat yakni menyangkut pengetahuan dan keterbelakangan. Sehingga bila tidak diatasi ketiganya akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pembangunan suatu daerah.

“Kemiskinan,ketidaktahuan dan keterbelakangan jawaban untuk menyelesaikan hal ini adalah dengan menempuh pendidikan,”Ujar Sudarto saat memimpin pelaksanaan upacara hari pendidikan nasional

Dia menyampaikan terkait hal itu pemerintah pusat maupun daerah dituntut untuk memberikan penganggaran yang cukup bagi terlaksananya pendidikan bagi seluruh warga sesuai amanat undang-undang dasar 1945.

“Pemerintah telah berbagai program bantuan agar masyarakat tetap bisa mengenyam pendidikan dengan mengalokasikan dana sebesar Rp7,8 triliun untuk bantuan siswa miskin sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak sekolah ataupun drop out”Sebutnya.

Sudarto juga mengatakan untuk penerimaan tahun ajaran baru kedepan akan dibuka posko anti drop out dan putus sekolah agar masyarakat tetap bisa melanjutkan sekolah dan pada tahun ajaran baru itu juga akan diterapkan kurikulum 2013 bagi kelas 1 dan 4 yang bertujuan untuk menciptakan siswa-siswa yang memiliki kompetensi.“Untuk penerapan kurikulum 2013 akan disesuaikan dengan kesiapan sekolah dalam menerapkan kurikulum ini,”Kata Sudarto.

Beberapa waktu yang lalu,Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng Abubakar Almahdali  mengatakan pembangunan pendidikan dan Kebudayaan diarahkan untuk memewujudkan Sulteng sejajar dengan provinsi maju di kawasan timur  Indonesia melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan dan Kebudayaan.

Abubakar menyebutkan jumlah sekolah yang ada di Sulteng saat ini mulai dari Sekolah Dasar sebanyak 2.780 sekolah, Sekolah Menengah Pertama 760, Sekolah Menengah Atas sebanyak 162 dan Sekolah Menengah Kejuruan 122 sekolah sehingga jumlah total sekolah di Sulteng mencapai 3.844 sekolah yang tersebar di kabupaten dan Kota.

Dia menjelaskan dalam mewujudkan pembangunan pendidikan di Sulteng pemerintah pusat maupun daerah telah memberikan dukungan penganggaran yang berasal dari APBN untuk pendidikan di Sulteng 2013 mencapai Rp 242,847,948,000 miliar. Sedangkan untuk dana APBD tahun 2013 sebesar Rp98,688,883,020 miliar.

Read More

Polisi Proses Kasus Penipuan Berkedok Penggandaan Uang

Polisi Proses Kasus Penipuan Berkedok Penggandaan Uang

TIPU WARGA : Ridwan digiring petugas masuk ke sel tahanannya, usai dimintai keterangan terkait aksi penipuan yang dilakukannya.AGUNG SUMANDJAYA

PALU – Sejumlah warga di Kelurahan Kayumalue Ngapa menjadi korban penipuan berkedok penggandaan uang secara mistis. Kasusnya sendiri kini sedang ditangani Polsek Palu Utara.

Kejadian sendiri bermula saat Ridwan (30) warga Mamuju, yang mengaku kepada warga di Kelurahan Kayumalue Ngapa bisa menggandakan uang dengan cara ritual tertentu. Uang sebesar Rp1,1 juta, oleh pelaku diakui bisa dilipat gandakan menjadi ratusan juta.

Salah seorang warga yang tertarik pun, menyampaikan kepada warga lainnya tentang penggandaan uang tersebut. Ada sekitar empat orang warga yang tertarik. Bahkan seorang warga berani menyetorkan uangnya hingga Rp 4,4 juta, berharap mendapatkan untung yang berlipat. Oleh pelaku, diputuskan lah upacara ritual penggandaan uang dilakukan pada 21 Maret lalu, di rumah kerabat pelaku di Kelurahan Kayumalue.

Uang-uang warga yang terkumpul sekitar Rp7,7 juta. Pelaku kemudian meminta uang tersebut disimpan kepadanya dan dimasukkan dalam kotak. Uang menurut pelaku, akan berlipat ganda setelah beberapa hari kemudian. Namun lama ditunggu, para korban akhirnya kembali mendatangi rumah kerabat pelaku, tapi yang didapat tinggal kotak kosong, sementara pelaku telah melarikan diri bersama uang para korban.

Kesal dengan ulah Ridwan, empat warga yang menjadi korban itu kemudian mencari sendiri keberadaan pelaku, hingga akhirnya tertangkap di wilayah kebun kopi 26 Maret. Pelaku kemudian digiring para korban menuju kantor Mapolsek Palu Utara. “Para korban ini tergiur dengan iming-iming pelaku yang mengaku bisa melipat gandakan uang,” kata Kapolsek Palu Utara, AKP Yusuf Tauziri Sabtu (4/5).

Kasus ini sendiri, menurut Kapolsek sudah dalam proses lanjut penyidik. Bahkan, berkas perkaranya sudah diserahkan ke jaksa dan masih diteliti. Uang para korban sendiri, kata Yusuf, yang ada di tangan tersangka  tinggal Rp700 ribu. “Dia mengaku uang tersebut hilang. Tapi kami tidak begitu saja percaya dengan pengakuan tersangka,” sebut Kapolsek.

Tersangka sendiri dijerat pasal 378 junto pasal 64 ayat 1 KUHP tentang penipuan, dengan ancaman hukuman maksimal di atas lima tahun penjara. Terkait dengan kasus ini, Kapolsek mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dengan orang-orang yang mengaku bisa menggandakan uang dengan cara mistis. “Modus semacam ini jangan sampai terulang lagi, dan masyarakat jangan mudah percaya dengan iming-iming seperti itu,” pungkasnya.

Read More

Standar Kelulusan UN SD Dipasrahkan di Setiap Sekolah

Tidak Perlu Gerogi, Potensi Kelulusan Tinggi

JAKARTA - Mulai hari ini (6/5) sebanyak 4.243.668 siswa SD kelas VI bakal berkerut kening mengerjakan soal ujian nasional (UN). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berharap siswa tidak perlu gerogi hingga berbuat curang. Sebab potensi kelulusan cukup tinggi, hingga bisa mencapai 100 persen.

 Banyak sekali faktor yang menyebabkan potensi tingkat kelulusan UN SD lebih tinggi dibanding UN SMP dan SMA. Diantaranya adalah program wajib belajar pendidikan dasar (wajardikdas) 9 tahun. Dimana Kemendikbud mendorong habis-habisan tidak boleh ada angka putus sekolah dari jenjang SD ke SMP. Baik putus sekolah gara-gara tidak punya uang atau karena kemampuan akademis.

 Faktor berikutnya adalah urusan standar kelulusan. Untuk UN jenjang SMP dan SMA, standar nilai kelulusannya ditentukan Kemendikbud. Sedangkan UN SD, standar kelulusannya dipatok oleh masing-masing sekolah. "Jadi sekitar sepekan menjelang UN, masing-masing SD sudah menyerahkan standar kelulusannya ke dinas pendidikan kabupaten atau kota," tutur Direktur Pembinaan SD Kemendikbud Ibrahim Bafadal.

 Berbekal standar itu, dinas pendidikan kabupaten dan kota akan menetapkan kelulusan UN SD. Ketetapan kelulusan nanti diambil setelah proses koreksi UN yang dijalankan dengan sistem silang antar SD di satu kabupaten atau kota.

 Dengan skema penetapan standar kelulusan seperti itu, pihak sekolah tentu tidak asal-asalan dalam menetapkannya. Mereka tentu akan menyesuakan penetapan standar kelulusan dengan kemampuan rata-rata para siswa. Pihak sekolah juga tidak akan mengambil resiko menetapkan standar tinggi, sebab berpotensi banyak siswa yang tidak lulus. Jika jumlah siswa tidak lulus tinggi, jumlah siswa pelamar tahun ajaran berikutnya berpotensi surut.

 Ibrahim menegaskan program wajardikdas 9 tahun memang menjadi agenda nasional dan Kemendikbud hasur mendukungnya. Tetapi guru besar Universitas Negeri Malang (UM) itu mengatakan, untuk tahun ini UN SD tetap diposisikan sebagai bentuk persyaratan kelulusan. "Kita tidak tahu untuk tahun depan. Bisa jadi ada kebijakan baru terkait posisi UN di jenjang SD," tandasnya. Apakah tetap menjadi kriteria kelulusan atau hanya sebagai alat pemetaan saja.

 Dia menegaskan para siswa tidak perlu cemas atau bahkan takut menghadapi UN. Ibrahim yang juga pakar manajemen pendidikan SD itu menuturkan, kabar kecurangan UN SD seperti tahun-tahun lalu harus ditekan. Seperti diketahui, pelaksanaan UN SD periode 2011 sempat geger akibat terbongkarnya kasus sontek massal di SDN Gadel II Surabaya dan SDN 06 Pesanggrahan Jakarta.

 Ibrahim juga berpesan kepada para orangtua siswa yang anaknya menjalankan UN hari ini. "Orangtua tidak perlu menanggapi berlebihan, wajar-wajar saja," katanya. Orangtua jangan sampai sibuk mencari kunci jawaban. Sebaliknya orangtua harus terus mendorong anaknya tekun belajar dan siap menghadapi UN. "Tanamkan nilai kejujuran."

 Terkait urusan persiapan UN, Ibrahim optimis UN SD berjalan serentak di 33 provinsi hari ini. Dia mengatakan hingga kemarin, terus memantau pelaksanaan UN SD di seluruh Indonesia. "Pelaksanaan UN SD memang di tingkat pemprov. Tetapi saya mendapat delegasi untuk mengawasi dari pak Menteri (Mendikbud Mohammad Nuh, red)," jelas Ibrahim.

 Dia mengatakan terus mengontak dinas pendidikan tingkat provinsi di seluruh Indonesia dalam dua tahap. Tahap pertama dijalankan pada 27 April lalu, dan tahap kedua Sabtu dan Minggu kemarin (4-5/5). "Pada komunikasi 27 April, mereka melaporkan ada yang sudah mulai cetak, persiapan cetak, hingga hampir selesai cetak," tutur Ibrahim.

 Selanjutnya pada komunikasi dua hari terakhir ini, dia lega karena 33 provinsi memastikan percetakan naskah UN rampung dan sudah didistribusikan ke tingkat sekolah. "Kawasan rawan (molor, red) seperti di Gorontalo, NTB, dan NTT alhamdulilah sudah beres," papar dia.

 Ibrahim mengatakan hari ini dia kebagian memantau pelaksanaan UN SD di Jatim. Sedangkan Mendikbud Mohammad Nuh dan Wamendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim memantau UN SD di kawasan DKI Jakarta. Seperti dijadwalkan, UN SD berlangsung sejak hari ini hingga Rabu (8/5) depan. Sedangkan UN SD susulan dijalankan pada 13-15 Mei.

Read More

UN Tak Dijadikan Syarat Kelulusan

UN Tak Dijadikan Syarat Kelulusan

JAKARTA - Komisi X DPR tidak hanya mencecar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh terkait kekacauan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR, Jumat (26/4). Mayoritas wakil rakyat di komisi pendidikan itu juga meminta M Nuh membatalkan hasil UN sebagai syarat kelulusan.

Anggota Komisi X DPR, Reihan Iskandar, menyatakan bahwa Mendikbud tidak cukup hanya minta maaf atas kegagalannya melaksanakan UN serentak secara nasional. Sebab, persoalan UN bukan sekadar masalah teknis, tapi lebih pada kelalaian.

"Jadi, harus ada langkah konkret, diputuskan saja hasil UN tidak sebagai syarat kelulusan dan tiket masuk perguruan tinggi. Dengan demikian saya yakin ini bisa membantu siswa kita yang tertunda ujiannya," kata Reihan.

Lagipula, lanjut Reihan, proses masuk PTN dengan jalur undangan sebenarnya sudah siap tanpa perlu tunggu hasil UN. Karena sampai saat ini hasil pemindaiannya pun belum bisa dipastikan selesai.

Untuk membahas lebih dalam masalah UN ini, politikus PKS ini juga mengusulkan segera dibentuknya panitia kerja (Panja) Evalusasi UN. Apalagi sejak awal dirinya, termasuk Fraksi PKS cenderung menjadikan UN hanya sebagai pemetaan, bukan penentu kelulusan.

Read More

BPS: Deflasi Palu -0,95%, Tertinggi di KTI & Peringkat Kedua Nasional

BPS: Deflasi Palu -0,95%, Tertinggi di KTI & Peringkat Kedua Nasional

PALU–Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah mencatat Kota Palu mengalami deflasi -0,95% pada April 2013, dengan indeks dari 143,27 pada Maret 2013 menjadi 141,91 pada April 2013.
Kondisi tersebut menempatkan Kota Palu pada peringkat ke-1 deflasi tingkat daerah di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan peringkat ke-2 secara nasional.
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Yohanes De Brito Priyono mengatakan terdapat beberapa kelompok yang mengalami deflasi di antaranya kelompok bahan makanan sebesar -3,72%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau -0,01 %, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar -0,02%, kelompok sandang -0,04% dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga -0,08%.
“Satu-satunya kenaikan angka indeks hanya terjadi pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan yaitu sebesar 0,16%. Sedangkan kelompok kesehatan pada bulan lalu tidak mengalami perubahan indeks,” kata Yohanes, Rabu (1/5/2013).
Dia menyebutkan komoditas kelompok makanan yang mengalami kenaikan harga selama April 2013 a.l kacang hijau, bawang merah, kol putih, udang kering, daun singkong, sawi hijau, kacang tanah, kangkung, jeruk, tauge, ikan teri, kacang panjang, ikan kembung, gula merah, tomat sayur, mie instan dan ketimun.
Dia juga menuturkan perkembangan inflasi tiga tahun terakhir tercatat, bahwa tingkat inflasi pada April 2013 sebesar -0,95% adalah yang terendah kedua setelah inflasi bulan yang sama pada 2011.
Namun demikian, pada saat yang sama laju inflasi tahun kalender 2013 adalah yang terendah (satu-satunya deflasi) dalam kurun tiga tahun terakhir.
Laju inflasi year on year (YoY) tertinggi dicapai pada April 2011 sebesar 8,27%, sementara pada April 2013 capaiannya sebesar 4,80%.

Read More

Propam menahan LL

Propam menahan LL

Seorang polisi yang diduga kurang waras menghebohkan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah. Polisi berpangkat Inspektur Satu berinisial LL itu berteriak-teriak dan menantang berkelahi perwira menengah yang bertugas di Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Tengah.

Pejabat Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah Ajun Komisaris Winarto di Palu, Jumat 1 Februari 2013, mengatakan LL kini telah diamankan petugas Propam. Dia menjalani sidang disiplin yang pertama karena diduga melawan perintah atasan.

Propam menahan LL sejak Selasa, 29 Januari 2013. Saat itu lulusan Akademi Kepolisian angkatan 2007 itu berteriak-teriak dan menantang berkelahi perwira menengah yang bertugas di Bidang Propam Polda Sulawesi Tengah. "Kalau dinalar, ini kan tidak pantas. Berteriak-teriak di depan Markas Polda," kata Winarto.

Saat ditangkap LL meronta-ronta ingin melepaskan diri, namun akhirnya dapat diamankan sejumlah petugas. Tak ayal, penangkapan LL menghebohkan sejumlah polisi yang sedang berada di lingkungan Polda Sulawesi Tengah saat itu. Winarto mengatakan, dalam waktu dekat LL akan segera menjalani tes psikologi terkait kelakuannya yang dianggap tidak wajar.

Saat menjalani masa penahanan, LL juga sempat mengumbar kekesalannya di situs jejaring sosial. Dalam pernyataan di situs pertemanan tersebut, LL menyebut sejumlah perwira di Polda Sulawesi Tengah bertindak tidak profesional dalam sejumlah kasus. Saat ini akun jejaring milik LL tersebut banyak dikunjungi masyarakat.

Winarto mengatakan petugas Bidang Propam Polda Sulawesi Tengah belum menjerat LL dengan pasal pencemaran nama baik, masih sebatas melawan atasan. "Nanti masih ada proses sidang disiplin selanjutnya," katanya.

Selama Januari 2013, Bidang Propam Polda Sulawesi Tengah telah menyidangkan lima polisi, dua di antaranya perwira pertama berpangkat Iptu LL dan AKP SE. AKP SE terlibat dalam penjualan bahan bakar minyak ilegal. Sementara, dua bintara lainnya melanggar aturan disiplin, dan seorang lainnya terlibat penembakan warga sipil di Kabupaten Sigi pada awal Januari 2013.

Read More

KAT di Sulteng Harus Terus Diberdayakan

KAT di Sulteng Harus Terus Diberdayakan

KETERBATASAN: Seorang bapak keluarga miskin memberi minum anaknya langsung dari pancuran air yang ada di Dusun III Batambaya, Desa Kalora, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi.

WAKIL Gubernur H Sudarto SH MHum mengatakan, keberadaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Provinsi Sulawesi Tengah harus terus diberdayakan. Karena secara kuantitatif, populasi KAT di Sulteng bila tidak ditangani serius, dikhawatirkan akan berimplikasi pada munculnya kerawanan sosial yang berskala lokal, regional bahkan nasional, seperti terganggunya pelestarian lingkungan, pengentasan kemiskinan yang stagnan dan ancaman instabilitas keamanan nasional.

‘’Untuk itu, penanganan KAT melalui berbagai program pemberdayaan menjadi penting dan menuntut kesungguhan semua pihak, baik di tingkat provinsi, kota maupun kabupaten kata Wagub H Sudarto mewakili gubernur pada acara penyerahan bantuan di Dusun III Batambaya, Desa Kalora, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, kemarin (20/2). Bantuan kepada KAT itu berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

Wagub mengatakan Komunitas Adat Terpencil merupakan bagian dari masyarakat Indonesia, yang secara geografis bertempat tinggal di daerah terpencil, terisolir dan sulit terjangkau. Kondisi tersebut menyebabkan terbatasnya akses pelayanan sosial dasar yang diperoleh, sehingga mereka hidup dalam kondisi yang tertinggal. di sisi lain, derasnya arus informasi yang disertai kemajuan teknologi dan pengaruh globalisasi telah menyebabkan warga KAT menjadi semakin tertinggal, bahkan termarginal.

‘’Karena itu dengan bantuan dari Menteri Sosial tersebut, paling tidak dapat memberikan pola pikir atau langkah-langkah lebih maju ke depan, bagi komunitas adat terpencil dalam meningkatkan taraf hidup yang mandiri dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya mencakup aspek sosial budaya, ekonomi dan lainnya, agar mereka mampu melakukan perubahan sosial dengan memberdayakan segala potensi dan sumber yang terdapat di lingkungannya,’’ jelasnya.

Bantuan kepada KAT di Dusun III Batambaya, Desa Kalora berupa bantuan bahan bangunan rumah kepada 76 kepala keluarga masing-masing menerima Rp17 juta, bantuan 60 KUBE yang terdiri dari 50 KUBE sebagai tindak-lanjut dari MoU dengan Alkhairaat dan 10 KUBE dengan Gereja Pantekosta masing-masing menerima Rp20 juta, dan bantuan sembako kepada 76 kepala keluarga masing-masing menerima Rp300 ribu.

‘’Saya berharap bantuan yang diberikanini, benar-benar bermanfaat dan berguna bagi masyarakat di wilayah ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya,’’ kata Wagub.

Read More

Sulteng Jadi Tuan Rumah Rapat Regional Se-Sulawesi

Bahas Perencanaan Pembangunan Transmigrasi 2014

Sulteng Jadi Tuan Rumah Rapat Regional Se-Sulawesi

PALU- Pekan ini, Sulawesi Tengah kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah berskala regional dalam rangka perencanaan pembangunan permukiman transmigrasi di kawasan Sulawesi. Rencananya, rapat regional tersebut akan dibuka langsung oleh Dirjen Pembinaan Permukiman Transmigrasi (P2KT) Jamaluddin Malik, di Swissbel Silae Palu, besok malam (26/2).

Kepala Bidang Permukiman Transmigrasi Disnakertrans Sulteng, Ir Basir Tanase MT, menyampaikan kedatangan Dirjen membuka agenda tahunan tersebut juga akan didampingi sejumlah pejabat eselon di lingkungan Kementerian Transmigrasi. Diantaranya direktur perencanaan pembangunan permukiman transmigrasi, direktur area permukiman transmigrasi. “Termasuk yang akan ikut dalam rombongan nanti adalah sekretaris Dirjen P2KT,” tandas Basir.

Basir ditemui kemarin, mengungkapkan bahwa rapat regional ini merupakan agenda tahunan yang tahun ini dipercayakan kembali untuk dilaksanakan di Sulawesi Tengah. Selain membahas perihal perencanaan pembangunan permukiman transmigrasi pada tahun 2014 mendatang, pertemuan yang akan menghadirkan perwakilan dari seluruh provinsi di kawasan Sulawesi ini juga akan membahas tentang evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi selama tahun 2013.

Evaluasi yang dilakukan sebagaimana menjadi evaluasi tahunan dari Dirjen P2KT adalah terkait kontrak kerja pembangunan kawasan termasuk proses tender dan  batas waktu penandatangan kontrak apakah telah tepat waktu atau tidak. Hal tersebut penting untuk memastikan langkah-langkah perencanaan dapat berjalan sesuai dengan waktu dan progres yang ditentukan. “Sehingga jangan sampai pada saat penempatan diundur lagi dan terjadi luncuran, itu juga akan meruntuhkan kinerja kita, meski pun luncuran penempatan transmigrasi dari tahun ke tahun tetap ada,”tandasnya.

Selebihnya, juga akan ada evaluasi tentang investasi. Di Sulteng sebagaimana juga dari hasil kunjungan Dirjen sebelumnya di kawasan transmigrasi Tinauka Kabupaten Donggala, beberapa waktu lalu. Tentang sejauh mana investasi-investasi yang masuk ke kawasan tersebut, dan kawasan-kawasan lainnya. Isu investasi di kawasan permukiman transmigrasi menjadi isu yang cukup strategis saat ini, dimana telah Kementerian Transmigrasi kini telah semakin mendorong masuknya investasi untuk semakin mendorong kemandirian kawasan secara lebih cepat. “Jadi tidak perlu menunggu 20 atau 25 tahun seperti dulu-dulu, tapi diharapkan dengan adanya investasi seperti di Air Terang Buol yakni kelapa sawit diharapkan dalam 5 tahun sudah terlihat perubahan dari kawasan tersebut,”tandas Basir.

Sementara itu, kadis nakertrans Ir Abd Razak MT, juga menanggapi kedatangan Dirjen dalam rapat regional ini adalah suatu kesempatan strategis. Dimana daerah termasuk Sulawesi Tengah akan memiliki kesempatan untuk mengemukakan permasalahan-permasalahan yang selama ini masih menjadi penghambat di daerah dalam hal perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi di Sulawesi, dan Sulawesi Tengah secara khusus. Rapat regional se Sulawesi tentang perencanaan pembangunan transmigrasi 2014 tersebut, akan dilaksanakan hingga 28 februari mendatang.

Read More

Rapat Regional Pembangunan Kawasan Transmigrasi Wilayah Sulawesi Dimulai

Perencanaan PTB Berbasis Paradigma Baru

*Rapat Regional Pembangunan Kawasan Transmigrasi Wilayah Sulawesi Dimulai

PALU- Penyelenggaraan ketransmigrasian adalah merupakan program pilihan, yang dalam hal ini harus di sesuaikan dengan kebutuhan daerah.Penyelenggaraan pembangunan permukiman transmigrasi sekaligus menjadi tugas lintas sektor yang secara fungsional memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan program ketransmigrasian di suatu wilayah.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah di era reformasi saat ini, tuntutan perubahan paradigma bidang ketransmigrasian telah pula dilakukan dengan adanya penyempurnaan sistem penyusunan program, dimana mekanisme usulan program harus dilakukan secara berjenjang, dimulai dari usulan pemerintah kabupaten yang kemudian dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi untuk disampaikan ke pemerintah pusat.

Gubernur Sulawesi Tengah Drs H Longki Djanggola MSi, saat membuka Rapat Regional Pembahasan Usulan Calon Lokasi Permukiman Transmigrasi Baru (PTB) program pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2014, semalam, mengatakan bahwa prosestersebut tidak lain untuk menjaring aspirasi masyarakat di daerah menyangkut kebutuhannya, namun dengan tetap memperhatikan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. “SesuaiUndang-Undang Nomor 29 tahun 2009tentang Ketransmigrasian, yang mana persyaratan pembangunan sektor transmigrasi harus memenuhi kriteria layak program dan memenuhi persyaratan teknis yaitu, 2Cdan 4L” katanya di Silae Convention Hall semalam. 2C berarti Clean dan Clear sementara 4L adalah layak huni, layak berkembang, layak usaha, dan layak lingkungan.

Paradigma yang coba terus dikembangkan termasuk pada pembangunan kawasan transmigrasi di Sulawesi Tengah saat ini pun telah berubah menjadi kantong-kantong produksi hasil pertanian, terutamatanaman pangan yang ikut menunjang dan mempercepat   swasembada pangan di daerah Sulawesi Tengah.

Lebih lanjut dikatakannya, paradigma baru pembangunan transmigrasi dikembangkanadalah pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan transmigrasi. Paradigma baru ini dimaksudkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi, serta strategi pemerataan investasi daerah.

“Untuk Provinsi Sulawesi Tengah telah dibangun KTM di kawasan Air Terang Kabupaten Buol, Kawasan Tawaru Kabupaten Morowali, Kawasan Ongka Raya di Kabupaten Parigi Moutong, kawasan Dataran Bulan di Kabupaten Tojo una-una dengan pola Hutan Taman Rakyat, dan kawasan Tampalore Kabupaten Poso,” terang Gubernur.

Sementara itu, Dirjen P2KTrans Kemenakertrans RI Jamaluddin Malik mengungkapkan, paradigma pengembangan kawasan transmigrasi ke depan tidak lagi hanya menitikberatkan pada target jumlah semata melainkan akan lebih fokus pada pola pengembangan masyarakat kawasan dan masyarakat penduduk setempat. Dia mengatakan, persyaratan teknis permukiman transmigrasi 2C dan 4L akan terus menjadi ketentuan wajib dalam menentukan calon permukiman transmigrasi baru di tiap daerah termasuk di Sulawesi Tengah.

Khusus untuk layak usaha, peran investor juga akan sangat krusial untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi di daerah, peluang investasi pada kawasan transmigrasi di Sulteng, dikatakannya termasuk potensial. “Sulawesi tengah punya banyak potensi, termasuk KTM-KTM itu, potensinya besar, termasuk di Kabupaten Buol,” pungkasnya.

Rapat regional tersebut akan berlangsung hingga besok, dan akan membahas usulan-usulan calon lokasi PTB pada setiap kabupaten. Selain dihadiri Dirjen P2KTrans, dihadiri pula oleh Direktur PTPKT, Direktur PTT Dirjen P2KTrans, kepala-kepala dinas yang membidangi ketransmigrasian  provinsi dan kabupaten kota se Sulawesi, dan sejumlah pejabat di lingkungan Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, di antaranya Kadis Nakertrans Ir Abd Razak MT, dan Kabid Penempatan dan Permukiman Transmigrasi Disnakertrans Ir Basir Tanase MT, yang juga selaku ketua panitia penyelenggara.

Read More

Penyaluran Dana BOS TW I Berkurang Rp11 Miliar

Pemprov Surati Pusat Minta Tambahan Kekurangan Dana BOS

*Penyaluran Dana BOS TW I Berkurang Rp11 Miliar

PALU- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meminta pemerintah pusat untuk menambah kekurangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2013 untuk Sulteng sebesar Rp11 miliar lebih. Dana BOS pada Tri Wulan I yang disalurkan pemerintah pusat ke pemerintah Provinsi  Sulteng hanya sebesar Rp64 miliar lebih.

Kepala Seksi Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sulteng Drs Astam Abdullah MSi mengatakan, total dana BOS Sulteng tahun 2013 sebesar Rp304 miliar lebih. Jumlah itu terbagi dana BOS untuk tingkat SD sebanyak Rp222 miliar lebih dan untuk SMP sebanyak Rp81 miliar lebih.

Dana BOS tahun 2013 ini sedikit berkurang dibanding tahun lalu yang mencapai Rp307 miliar lebih. Banyaknya dana BOS berdasarkan jumlah siswa penerima dana BOS. Tahun 2013 penerima dana BOS untuk tingkat SD sebanyak 383.748 orang, sedangkan SMP sebanyak 115.902 orang.

Namun, kata Astam dalam penyalurannya dari pemerintah pusat masih terjadi kekurangan. Menurutnya, penyaluran tri wulan I itu mestinya Rp 76 miliar atau sebesar ¼ dari total dana BOS.

‘’Namun sesuai transfer dari Kementerian Keuangan ke Pemerintah Provinsi Sulteng atau BPKAD Sulteng hanya sebesar Rp64 miliar lebih. Sehingga masih ada kekurangan sekitar Rp11 miliar lebih, ini jumlah yang besar,’’ ujar Astam, kemarin (25/2).

Berdasarkan hal itu, Pemerintah Provinsi Sulteng telah menyurat ke Kemenku dengan tembusan ke Kemendibud dan Kemendagri untuk meminta penambahan kekurangan dana BOS di Sulteng. Surat dengan nomor 900/43.84/RoKeu, perihal penyaluran dana BOS 2012, itu sudah dikirim pada 25 Januari 2013 lalu.

Astam menyebutkan, terjadi kekurangan penyaluran dana BOS TW I pada karena pemerintah pusat mengacu pada data hasil rakor pendataan region Makassar pada Oktober 2012 lalu. ‘’Ini penting diketahui agar kabupaten memberikan data yang benar-benar akurat. Sebab provinsi hanya menerima data dari kabupaten, sehingga jangan disalahkan provinsi,’’ ujar Astam.

Read More

TUNTUT PSU DIBATALKAN Bupati Morowali Diamankan

TUNTUT PSU DIBATALKAN Bupati Morowali Diamankan

Eskalasi politik jelang pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilukada Morowali, terkesan mulai memanas. Kepolisian Resort (Polres) Morowoli meingkatkan pengamanan terhadap karateker Bupati Morowali Baharuddin HT menyusul adanya ancaman via telpon.

Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Morowali, AKBP Suhirman dikonfirmasi mengatakan, ancaman yang diterima Senin (11/3) melalui telpon terhadap karateker Bupati Morowali Baharuddin HT tersebut pada intinya tidak menghendaki tetap digelarnya pelaksaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Morowali pada hari ini, Rabu (13/3).

“Memang benar ancaman terhadap pak Bupati yang menutut agar PSU Besok itu agar dibatalkan dan sekarang pengaman khusus untuk pribadi bupati kita tingkatkan” ujar AKBP Suhirman kepda Mercusuar, Selasa (12/3).

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait keselamatan karateker Bupati Morowali itu, kata Suhirman, pihaknya telah mengerahkan dua personil untuk melakukan pengawalan terhadap Baharuddin HT.

Sementara itu, dari pantauan Mercusuar di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Morowali pada Selasa (12/3) malam, pengamanan ketat oleh 12 Polisi Pamong Praja atau mengalami peningkatan tiga kali lipat dari hari biasanya.

Baharuddin HT yang dikonfirmasi akan hal itu membenarkan adanya ancaman tersebut. “Orang itu mengatakan “Jangan coba anda menggelar PSU pada 13 Maret;” kutip Baharuddin.
Baharuddin menegaskan, dirinya tidak merasa terancam dan tetap beraktifitas seperti biasa. Namun, dia juga tidak mempermasalahkan bila adanya ancaman tersebut menyebabkan dirinya mendapat pengawalan ketat aparat keamanan. “Saya biasa- biasa saja, sebagai seorang birokrat yang profesional itu adalah sebuah dinamika kehidupan, saya tidak takut, tadi saya jalan sendiri meninjau TPS- TPS” ujarnya dengan tersenyum, terkait sikapnya terhadap ancaman yang diterimannya

Pelaksanaan PSU Pemilukda Morowali dipastikan akan tetap digelar pada 13 Maret 2013. Menurut Baharuddin, seluruh warga Morowali sudah siap untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara di 18 wilayah kecamatan tersebut. “Antusias warga Morowali dipastikan akan tetap tinggi untuk kembali ke bilik suara untuk pelaksanaan pemungutan suara yang diikuti sekitar 147.301 pemilih di 456 TPS,” ujarnya.

Read More

hutan diharapkan berbasis KPH

Pengelolaan hutan diharapkan berbasis KPH

Palu-Seiring dengan akan berakhirnya Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011 mengenai penundaan izin-izin baru pembukaan hutan primer dan lahan gambut diharapkan upaya menyelamatkan kawasan hutan Indonesia, yang masih tersisa sekitar 64 Juta Hektar bisa terus digalakkan
Sekaitan dengan hal itu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Nahardi mengatakan dalam rangka pembangunan hutan berkelanjutan dan lestari terdapat beberapa skema-skema yang telah dibuat diantaranya skema hutan desa, hutan kemasyarakatan bahkan hutan tanaman rakyat termasuk dengan dibentuknya kesatuan pengelolaan hutan (KPH).

“Saat ini telah terdapat 3 KPH lintas kabupaten dan 18 diantaranya akan ada KPH di kabupaten-kabupaten di Sulawesi Tengah yang diharapkan pembangunan hutan lestari berbasis KPH dengan melibatkan partisipasi masyarakan melalui skema HD,HKM ataupun HTR,”ungkapnya.

Nahardi juga menjelaskan bahwa Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011 tersebut lebih mengenai penundaan izin-izin baru pembukaan hutan primer dan lahan gambut. Penundaan izin itu berlaku selama 2 tahun.
“Aturan ini berlaku bagi seluruh kawasan hutan primer dan gambut, termasuk wilayah hutan yang menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Definisi hutan primer adalah hutan yang sama sekali belum pernah dijamah manusia atau belum ada pemanfaatan sebelumnya,”jelasnya.
Di dalam konteks izin sebetulnya menjadi kewenangan dari Menteri Kehutanan untuk kawasan hutan, dan (kewenangan) Bupati untuk kawasan yang sudah dikelola pemerintah tingkat kabupaten. Instruksi ini langsung dari Presiden kepada Menteri Kehutanan dan para Bupati dan Gubernur untuk tidak mengeluarkan izin-izin baru.
Dengan adanya penundaan izin selama 2 tahun, maka pemerintah akan memiliki cukup waktu untuk penyempurnaan tata kelola hutan baik dari segi perizinan, standar, dan hal-hal lain dalam konteks upaya pengurangan emisi akibat deforestasi (perusakan hutan) dan pemanfaatan lahan gambut.
Lebih lanjut Nahardi menyampaikan dengan adanya skema-skema pengelolaan hutan yang kini dikembangkan baik Hutan Desa(HD), Hutan Kemasyarakatan(HKM) bahkan Hutan Tanaman Rakyat(HTR) diharapkan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengelola hutan secara lestari sehingga dapat mendorong pengentasan kemiskinan.

Read More

Tim Ekspedisi NKRI 2013

Tim Ekspedisi NKRI 2013 Koridor Sulawesi tiba di Palu

Palu - Ekspedisi NKRI 2013 Koridor Sulawesi tiba di Palu Sulawesi Tengah sore ini Jumat (8/7). Ekspedisi ini akan melakukan kegiatan pokok yaitu penelitian, penjelajahan  dan komunikasi sosial yang akan berlangsung selama kurang lebih 4 bulan di Kabupaten Sigi.  Ekspedisi NKRI 2013 mencakup seluruh wilayah Indonesia yang melibatkan 1335 personil yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat. khususnya adalah kelompok pemuda.
Ekspedisi NKRI untuk Kabupaten sigi masuk dalam bagian ekspedisi koridor Sulawesi, yang terbagi atas 9 Kabupaten salah satunya adalah Kabupaten Sigi. Untuk Kabupaten Sigi masuk dalam sub koridor IV yang berpusat di Desa Rarampadende Kecamatan Marawola.
Komandan Tim Pemberangkatan Ekspedisi Sub Koridor IV Kolonel Infanteri Saleh Mustofa,mengatakan seluruh tim berjumlah 55 orang yang terdiri dari komponen TNI Polri, Pencinta alam, Pramuka dan Mahasiswa serta media. Hampir seluruhnya masih muda, TNI dan Polri adalah perwira muda maupun bintara. Demikian pula dengan mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
" Pesertanya rata rata adalah pemuda. Dan mereka akan menyelesaikan pendidikannya." Kata Komandan grup I Kopassus kepada media di Bandara Mutiara Palu.
Selain itu tim ini juga akan melakukan pendataan potensi potensi kekayaan alam yang ada di Sulawesi dan juga termasuk potensi mitigasi bencana. Hasil dari seuruh ekspedisi ini akan dibuatkan sebuah buku tentang Sulawesi. Namun sebelum merampungkan buku akan di seminarkan terlebih dahulu. Buku tersebut akan diserahkan kepada dinas pendidikan dan kebudayaan. Dan disebar keseluruh wilayah Indonesia dan akan menjadi bahan pembelajaran.
Ekspedisi ini adalah kegiatan nasioal yang merupakan kegiatan yang ketiga kalinya , pertama kali ekspedisi ini dilakukan tahun 2010 di Pulau Sumatera dengan nama ekpedisi Bukit Barisan. Tahun 2012 ekpedisi ini dilaksanakan di Pulau Kalimantan dengan nama Ekspedisi Katulistiwa dan tahun ini bernama Ekspedisi Sulawesi 2013.
Bupati Sigi Ir. Aswadin Randalembah mengatakan pemerintah Kabupaten Sigi selaku tuan rumah untuk salah satu kabupaten yang ditetapkan sebagai sub koridor IV menetapkan sebanyak 9 kecamatan yang akan dijadikan tempat kegiatan. Diantaranya adalah kecamatan Biromaru, Dolo, Dolo Barat, Dolo Selatan, Marawola , Tanambulava, Kulawi dan Pipikoro.

Read More

PLN Targetkan Rasio Elektrifikasi Sulawesi Tengah 70%

PLN Targetkan Rasio Elektrifikasi Sulawesi Tengah 70%

JAKARTA - PLN menargetkan dapat mencapai angka rasio elektrifikasi 70% untuk propinsi Sulawesi Tengah. Target ini berarti naik 10% dari realisasi rasio elektrifikasi propinsi Sulawesi Tengah di tahun 2012 yang berada di angka 60%. Manajer PLN Area Palu, Suroso, Kamis (21/9) di Jakarta, menyatakan bahwa untuk mencapai peningkatan rasio elektrifikasi 70%, maka PLN akan melayani penyambungan listrik bagi sekitar 50 ribu pelanggan baru di seluruh Sulawesi Tengah. Jumlah pelanggan rumah tangga di Sulawesi Tengah hingga akhir Desember 2012 adalah 424 ribu pelanggan.

 “PLN akan melakukan penyambungan listrik bagi sekitar 50 ribu pelanggan baru di seluruh propinsi Sulawesi Tengah, dengan rincian, 30 ribu sambungan baru di PLN Area Palu, 10 ribu sambungan baru di PLN Area di Toli-toli dan 10 ribu sambungan baru di PLN Area Luwuk” ujar Manajer PLN Area Palu, Suroso, saat mendampingi Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki L. Djanggola, Msi bertemu Direktur Konstruksi PLN, Nasri Sebayang di Kantor Pusat PLN, Jakarta.

PLN memiliki 3 Area Pelayanan yang melakukan fungsi pelayanan kelistrikan di Sulawesi Tengah, yaitu PLN Area Palu, PLN Area Toli-toli dan PLN Area Luwuk.

Kunjungan Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki L. Djanggola, MSi ke PLN ini adalah dalam rangka membahas sejumlah program kelistrikan di propinsi Sulawesi Tengah. Selain meminta dukungan PLN untuk dapat lebih meningkatkan rasio elektrifikasi di Sulawesi Tengah, Gubernur juga menyampaikan mengenai banyaknya potensi renewable energy yang ada di daerahnya.

 “Sulawesi Tengah memiliki banyak potensi sumber energi, terutama renewable energy, seperti Air, Gas dan juga Panas Bumi yang dapat dimanfaatkan menjadi sumber penghasil listrik. Kami mohon PLN dapat membantu kami, bersama-sama menghadirkan listrik kepada masyarakat sehingga rasio eletrifikasi di Sulawesi Tengah bisa lebih baik lagi.

Pemerintah propinsi Sulawesi Tengah akan selalu siap bekerjasama dan mendukung PLN dalam proses pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah kami” tegas Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki L. Djanggola, Msi.

Direktur Konstruksi PLN, Nasri Sebayang dalam kesempatan yang sama juga menjelaskan mengenai komitmen PLN untuk membangun kelistrikan tidak hanya di Sulawesi Tengah saja tapi termasuk rencana untuk membangun sistem interkoneksi Sulawesi, yang akan menghubungkan seluruh sistem kelistrikan yang  ada di pulau Sulawesi.

 “PLN saat ini sedang membangun transmisi untuk menyalurkan listrik dari PLTA Sulewana ke Kota Poso dan juga ke Kota Palu. Untuk kelancaran dan keberhasilan percepatan pembangunan tower transmisi ini, kami juga sangat mengharapkan dukungan Pemerintah Daerah dan juga Masyarakat di Sulawesi Tengah, terutama dalam hal permasalahan lahan untuk tapak tower dan jalur transmisi” jelas Direktur Konstruksi PLN, Nasri Sebayang.

Pertumbuhan konsumsi listrik pada sistem Palu di tahun 2012 adalah yang tertinggi di Indonesia, yaitu naik hingga 20%. Jika pada tahun 2011 beban puncak listrik di Palu baru mencapai 65 Mega Watt (MW), maka di akhir tahun 2012 lalu beban puncak sistem Palu telah loncat dan naik menjadi 83 MW. Hal ini menunjukkan geliat pembangunan ekonomi yang begitu pesat di Palu, Sulawesi Tengah.

Read More

Tanam 60 Ribu Bibit Pohon

Dishut Akan Tanam 60 Ribu Bibit Pohon

*Tetap Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan

PALU- Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun ini segera memulai program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui penanaman pohon dalam kawasan hutan. Program rutin yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2011 tersebut, pada tahun ini akan dilaksanakan di hutan di Desa Siweli, Kecamatan Dampelas, ***Kabupaten Donggala.

Pihak Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulteng kini tengah melakukan persiapan untuk merealisasikan program tersebut. Menurut Kepala Seksi Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulteng, Diosthenes S.Hut MSi, pihaknya menyediakan sebanyak 60 ribu batang bibit pohon untuk ditanam di dalam kawasan hutan.

‘’Kami siapkan 60 ribu batang bibit pohon. Nantinya akan ditanam di lahan seluas 150 hektar yang ada dalam kawasan hutan,’’ kata Dios, sapaan akrabnya.

Dia mengatakan, puluhan ribu bibit pohon itu terdiri dari berbagai jenis, yakni kemiri, durian, cempaka, malapaga, nantu, palapi, eboni, dan pala. ‘’Kami sudah melakukan persiapan-persiapan, nantinya program ini akan dilaksanakan pada triwulan II atau disesuaikan pada waktu musim hujan,’’ katanya.

Kata Dios, pengadaan puluhan ribu bibit untuk program penanaman pohon dalam kawasan hutan tersebut dilakukan melalui proses lelang. Meski demikian, unsur pemberdayaan masyarakat pada program ini tetap dikedepankan. Karena itu dalam pelaksanaan penanamannya nanti akan melibatkan kelompok tani atau masyarakat sekitar hutan.

Pada pelaksanaan penanaman bibit nanti, kata Dios, masyarakat diberikan honor. Bukan cuma itu, bibit yang ditanam setelah tumbuh besar dan menghasilkan buah, masyarakat bisa memanen buah tersebut untuk dijual.

‘’Jadi salah satu tujuannya adalah pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, meningkatkan pendapatan mereka karena buahnya bisa dipanen,’’ kata Dios. ‘’Namun pohonnya tetap tidak bisa ditebang. Sehingga masyarakat tetap menjaga lingkungan hutan,’’ imbuhnya.

Terkait dengan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, Dios mengutip keterangan Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulteng Ir H Nahardi MM, bahwa program penanaman pohon dalam kawasan hutan untuk mendukung visi misi Pemerintah Provinsi Sulteng. Intinya ingin mensejajarkan kemajuan daerah ini dengan daerah maju lainnya di wilayah timur Indonesia. Yang ingin disejajarkan antara lain peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata Dios, program tersebut sudah ketiga kalinya dilakukan. Tahun 2011-2012 dilaksanakan di kawasan Tahura, sedangkan tahun ini dilaksanakan di hutan di Desa Silweli.

Read More

Harus Aktif Lakukan Pencegahan

P2TP2ASulteng Harus Aktif Lakukan Pencegahan

*Terjadinya Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

PALU- Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Drs H Longki Djanggola MSi mengatakan, kesetaraan dan keadilan genderserta menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anaksudah saatnya diwujudkan. Dalam kurun waktu lebih dari dua dasa warsa secara umum peningkatan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang belum memperoleh hasil yang maksimal.

Karena itu, kata Longki, adanya keserasian program antara apa yang dilakukan oleh pihak Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI dan kelembagaan pemberdayaan perempuan didaerah saatnya mendapat perhatian.Utamanya pada pengelolaan program pembangunan nasional pemberdayaan perempuan, dengan memperhitungkan keragaman kondisi sosial politik dan ekonomi masyarakat.Sedangkan pemerintah daerah akan lebih banyak bertindak sebagai fasilitator.

‘’Keikutsertaan masyarakat perlu mendapat dukungan dalam pengelolaan program yang akan mereka lakukan, karena masyarakatlah yang lebih mengetahui dan memahami apa yang mereka butuhkan,’’ kata Longki pada pelantikan pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sulawesi Tengah, di gedung Torabelo Polda Sulteng, kemarin (6/2).

Kata Longki, kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini sudah menjadi permasalahan yangserius, dan telah terjadi selama bertahun-tahun.Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditemukan dimana-mana, baik lingkungan keluarga sebagai kekerasan dalam rumah tangga, tempat bekerja dan bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi.

Pelakunya juga beragam, mulai dari perorangan, kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, maupun oleh institusi dan negara. ‘’Karena itu, pengurus P2TP2AProvinsi Sulawesi Tengah harus aktif melakukan pencegahan, menghentikan dan tidak mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan memberikan pelayanan yang lebih bersahabat bagi perempuan dan anak, melalui cara preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap perempuan dan anak yang yang mengalami tindak kekerasan dan diskriminasi lainnya,’’ katanya.

Dia mengatakan, sarana dan prasarana yang belum memadai hendaknya dijadikan pemicu semangat untuk terus bekerja dan berkarya dengan menjunjung tinggi kekompakan dan kerjasama dalam membesarkan dan mewujudkan program P2TP2Adi Provinsi Sulawesi Tengah.Sehingga P2TP2ASulteng menjadi catatan sejarah di kanca nasional maupun internasional, dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dibidang penegakan HAM perempuan dan perlindungan anak korban kekerasan dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Read More

Ukuran Kesejahteraan Petani

Priyono: NTP Bukan Satu-satunya Ukuran 

Kesejahteraan Petani

*BPS Sulteng Komitmen Perkuat Sistem Data

PALU- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulteng JB Priyono mengemukakan, dalam Sensus Pertanian 2013 yang akan dilaksanakan Mei mendatang akan ikut memberi kontribusi pada penyediaan data pertanian, termasuk data-data yang akan mendukung perhitungan Nilai Tukar Petani (NTP) di Sulteng.

Mantan Kabiro Humas dan Hukum BPS Pusat ini menjelaskan, sensus pertanian tahun ini menjadi strategis di tengah fakta masih rendahnya NTP gabungan di daerah ini. “Kami sudah bertemu dengan Bapak Gubernur, dan memang beliau sangat terlihat konsen sekali dan memberi stressing pada persoalan NTP ini, ”katanya.

Dikatakannya, meski secara agregat NTP Sulteng memang dibawah seratus, tetapi didalamnya ada beberapa sub-sub sektor yang nilainya menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, seperti NTP perikanan. “Dan yang itu yang akhirnya dikalahkan dengan yang rendah, saling cancel out akhirnya yang diperoleh jadi seperti itu,”katanya.

Dalam kesempatan pertemuan tersebut, Gubernur, sebagaiman dikatakan JB Priyono juga terlihat mengikuti perkembangan naik turunnya NTP Sulteng. “Seperti NTP yang terakhir dirilis, bapak gubernur pun ikut memantau bahwa NTP kita naik walau hanya 0,07 persen, tapi harusnya kita memang mengarah kesana,”tandannya.

Dia menjelaskan, NTP bukan satu-satunya indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani.Seperti yang diketahui rumah tangga pertanian di Indonesia sangat minim menjadi rumah tangga yang pure pertanian dan hanya penghidupan dari sektor tersebut.

”Sementara nunggu hasil dia bergerak di bidang non sektor pertanian yah ngojek dan dagang walaupun secara pengakuan kegiatan ekonomi utamanya“katanya.

Sehingga menjadi tidak tepat jika NTP yang dirilis setiap bulan oleh BPS menjadi  satu-satunya tingkat ukuran kesejahteraan, yang nota bene hanya mengukur pada sisi kegiatan pertaniannya saja, dan tidak menyentuh sektor non pertanian lain yang sebenarnya juga memberi kontribusi bagi pendapatan keluarga petani.

Hasil perhitungan BPS terhadap NTP didasarkan dari indeks harga yang diterima dan dibayarkan oleh petani, yang selama ini masih terjadi selisih yang cukup besar antara besaran yang harus dibayarkan petani dengan besaran yang diterima. Dikatakan secara perhitungan statsitik indeks yang diterima petani dan yang dibayar petani merupakan pengaruh dari kebijakan harga.

“Sementara harga bukan kewenangan kami, kalau ada yang bisa menginterfensi ini silahkan, kami dari BPS akan berusaha lebih baik lagi agar datanya lebih baik lagi, nanti berdasarkan data BPS akan diketahui interfensinya yang paling tepat di sektor apa dengan cara bagaimana, potensinya di mana,”kata Priyono.

Nilai Tukar Petani (NTP) gabungan Provinsi Sulawesi Tengah bulan Januari 2013 tercatat mencapai angka 97,22 persen. Angka tersebut naik 0,07 persen dibandingkan NTP bulan Desember 2012 yang mencapai 97,16 persen. Terbagi atas NTP Provinsi Sulawesi Tengah Subsektor Tanaman Pangan (NTP-P) tercatat sebesar 82,71 persen, Subsektor Hortikultura (NTP-H) sebesar 103,01 persen, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTP-Pr) sebesar 100,21 persen, Subsektor Peternakan (NTP-Pt) sebesar 95,79 persen dan Subsektor Perikanan (NTN) sebesar 109,96 persen.

Read More

Apresiasi Gubernur SULTENG

BKP Palu Support Program Pemprov Sulteng

*Gubernur Apresiasi dan Berharap Tegakan Aturan Sesuai UU

FOTO BERSAMA: Suasana pertemuan staf dan karyawan BKP Palu dengan Gubernur H Longki Djanggola. Usai pertemuan mereka foto bersama dengan Gubernur.

 

PALU- Gubernur Sulawesi Tengah Drs H Longki Djanggola Msi, Senin (4/2) menerima kunjungan kerja sekaligus silaturahmi pejabat baru Kepala Badan Karantina Pertanian (BKP) Klas II Palu, Ir Junaidi MM. Didampingi beberapa pejabat serta staf BKP, Junaidi diterima Gubernur Longki di rumah jabatan Siranindi II, Jalan Moh Yamin Palu.

Ditemui usai pertemuan dengan gubernur, Junaidi menjelaskan pertemuan itu merupakan bagian dari etika birokrasi, sebagai salah satu pejabat yang baru menjalankan tugas-tugas di Sulawesi Tengah. Junaidi merupakan pejabat baru BKP Palu menggantikan pejabat lama Ir Abidin Msi, yang kini menjalani tugasnya yang baru di Pontianak.

Kepada gubernur Junaidi mengungkapkan, melihat dari Buku Sulawesi Tengah Membangun, ternyata daerah ini mempunyai potensi di sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Dalam program pembangunan Sulawesi Tengah, kata Junaidi, ada tiga yang sangat berkaitan dengan Badan Karantina Pertanian, khusunya dalam meng-support program pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ketiga program yang dimaksud adalah revitalisasi di bidang pertanian, kedua memberi iklim yang kondusif terhadap pertanian di dalam program agribisnis, dan investasi serta lingkungan. Dijelaskan, revitalisasi bidang pertanian dipastikan berkaitan erat karena badan karantina meng-support program kementerian dalam hal swasembada pangan dan swasembada berkelanjutan pertanian.

‘’Sehingga apapun program dari kementerian pertanian, juga ternyata bersinergi nyata dengan program pemerintah daerah Sulawesi Tengah,’’ jelasnya.

Dalam program agribisnis, lanjut Junaidi, program Badan Karantina Pertanian mempunyai misi bagaimana karantina mengakselerasi kegiatan baik ekspor dengan data yang dimiliki Badan Karantina Pertanian Klas II Palu, andalan ekspor kakao dari Sulawesi Tengah.

‘’Nah, bagaimana karantina memberi percepatan pelayanan terhadap ekspor kakao kita, sehingga kakao kita di luar negeri itu, dapat diterima oleh pasar internasional, tanpa mensyaratkan ketentuan teknis. Karena kenapa demikian? Sertifikasi oleh karantina yang dilakukan sehingga sertifikasi ini dapat menjadi jaminan di dalam liberalisasi perdagangan, dalam hal ini WTO, karena diakui dalam standar SPS (sanitary and phitosanitary),’ terangnya.

Sementara yang ketiga, jelas Junaidi, kelestarian lingkungan di Sulawesi Tengah dengan potensi yang dimiliki perlu dijaga. Karena sekalipun daerah mempunyai potensi kekayaan yang besar, apabila dimasuki hama penyakit baik hewan maupun tumbuhan yang berbahaya, potensi yang ada tidak dapat dipertahankan. Contoh kasus, kata Junaidi, kelestarian sapi Sulteng yang surplus sesuai data saat ini, yang menjadi penyuplai daerah Kalimantan dan daerah sekitarnya, tidak akan dapat dipertahankan jika dimasuki oleh penyakit.

‘’Bisa kita bayangkan misalnya sapi kita dimasuki penyakit Jembrana, maka potensi pada peternakan sapi kita akan terkendala. Karena yakin saja, penyakit itu sekali masuk, akan sangat sulit kita untuk melakukan pemberantasan maupun pengendalian,’’ ungkapnya.

Olehnya kepada Gubernur Longki Djanggola disampaikannya, Badan Karantina Pertanian Palu yang tugas dan fungsinya mencakup seluruh wilayah Sulawesi Tengah, bertugas bagaimana melakukan upaya mencegah masuknya serta tersebarnya  hama penyakit hewan karantina maupun tumbuhan. Penyebaran penyakit yang mungkin bisa masuk dari luar negeri ke dalam negeri maupun dari suatu area ke Sulawesi Tengah.

Dalam pertemuan kemarin, Junaidi mengungkapkan respons positif dari Gubernur H Longki Djanggola. Selain itu gubernur juga memberikan apresiasinya terhadap tugas-tugas Badan Karantina Pertanian.

‘’Menurut gubernur, yang diketahuinya bahwa melalulintaskan tumbuhan dan hewan antar daerah dilarang. Bahwa membawa suatu hasil pertanian harus melalui prosedur karantina. Sehingga gubernur berharap kepada Badan Karantina Pertanian agar menegakkan peraturan sebagaimana aturan yang berlaku tentang karantina,’’ kata Junaidi.

Kata Junaidi lagi, Gubernur Longki menegaskan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku, siapapun orang dan badan hukum kalau tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, maka karantina dipersilakan untuk bertindak tegas.

‘’Karena memang sesuai Undang-Undang nomor 16 tahun 1992 yang mengatur tentang  karantina hewan, ikan dan tumbuhan, diatur pada pasal 56 adalah syarat dan pasal 9, 21, 25 sampai dengan 31 adalah tindakan. Diatur barang siapa, barang atau pemiliknya siapa atau siapa yang memiliki barang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud, dapat dipidana selama-lamanya 3 tahun atau denda Rp150 juta,’’ jelasnya.

Read More

Bantuan Rp800 Juta

Petani Garam Palu Kembali Kecipratan Bantuan Rp800 Juta

Diserahkan Dirjen KP3K Bersama Ribuan Kartu Nelayan

\SERAH BANTUAN: Dirjen KP3K Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sudirman Saad, saat menyerahkan bantuan kepada petambak garam, Sabtu akhir pekan kemarin(3/2).HANIF

PALU– Petani atau petambak garam di Kota Palu, kembali kecipratan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Nilainya tidak tanggung-tanggung, yakni sebesar Rp816 juta.

Penyerahan bantuannya, dilakukan langsung Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, DR Sudirman Saad MHum, Sabtu akhir pekan kemarin.

Penyerahan bantuan yang diterima secara simbolis oleh Ketua Petambak Garam Kota Palu Firdaus, dilakukan di sela-sela Rakernas KUKMI. Dirjen KP3K hadir dan menjadi narasumber di forum Rakernas KUKMI, mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, yang berhalangan hadir.

Bantuan yang diserahkan, merupakan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar), yang telah digulirkan pemerintah sejak beberapa tahun yang lalu. Tahun ini, petambak garam di Kota Palu, mendapatkan bantuan sebesar Rp816 juta. Pada 2012 yang lalu, pemerintah mengucurkan bantuan senilai Rp522 juta.

Sudirman Saad, sekaligus menyerahkan secara simbolis kartu nelayan, sebanyak 25 ribu lembar. Kartu nelayan tersebut, mulai dari 2012 sebanyak 10 ribu lembar serta yang di 2013 sebanyak 15 ribu lembar.

Saat menyerahkan bantuan Pugar, Sudirman yang merupakan pejabat eselon 1A di lingkungan Kementerian yang dipimpin Sharif Cecep Sutardjo tersebut, sedikit memberikan komentarnya. Katanya, Tambak Garam di Kota Palu, termasuk tambak yang khas, karena letaknya yang berada di jantung kota.

“Walaupun luasnya hanya sekitar 18 hektar, tapi khas, karena mungkin satu-satunya tambak garam yang berada di tengah kota,”katanya.

Mengenai kartu nelayan yang diserahkan, menurut Sudirman, selain fungsinya sebagai kartu identitas nelayan, juga memiliki fungsi yang lain. “Kartu ini, juga bisa dijadikan alat untuk pembelian BBM subsidi khusus untuk nelayan. Nantinya, kedepan, kita akan kembangkan kartu nelayan yang sekalian dapat berfungsi sebagai kartu ATM,”demikian Sudirman.

Read More

Pertahankan Status Hutan Lindung

Minta Pemerintah Pertahankan Status Hutan Lindung

 

*Ali Masykur Apresiasi Sulteng Sebagai Daerah Percontohan Pengelolaan Hutan

PALU - Belum lama ini, anggota IV BPK RI Ali Masykur Musa, dalam kegiatan penanaman pohon didampingi wakil Gubernur Sulawesi Tengah mengaku mengapresiasi predikat yang diperoleh oleh Provinsi Sulawesi Tengah sebagai  salah satu provinsi percontohan dalam pengelolaan hutan. Dia menyatakan setuju, malah katanya, semua pemerintah  provinsi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten  harus memiliki sikap yang pro lingkungan melalui kebijakan-kebijakan yang diambil.

Salah satu kebijakan yang dimaksud terkait  komitmen untuk mempertahankan fungsi hutan yang harus mempertimbangkan pelestarian dan keselamatan hutan bagi kehidupan. "harus ada bagian-bagian tertentu istilahnya nir alih fungsi, hutan lindung itu jangan diubah sama sekali peruntukannya," katanya.

Apalagi mengingat Sulawesi Tengah layaknya provinsi-provinsi di Sulawesi memang memiliki sumber daya mineral yang berlimpah namun di sisi lain menjadi satu peluang peralihan lahan hutan yang dimiliki saat ini.

Lantas kembali ditegaskan oleh ketua baru dari organisasi audit lingkungan sedunia ini, dalam perencanaan tata ruang wilayah harus ada ruang-ruang tertentu yang harus dipertahankan oleh kebijakan dan kepedulian dari para pemangku kepentingan di setiap daerah. 

"Imbauan saya jangan mudah memberikan konsensi pengelolaan tambang baik dalam bentuk IUP, KP, maupun PKB2B," katanya.

Baginya, bahwa harus ada pewilayahan tata ruang yang tidak boleh diubah karena hal tersebut secara langsung akan berdampak pada  keseimbangan ekosistem alam yang paling banyak terkontribusi dari fungsi hutan.

Read More

Aparat Hukum Harus Bertindak

Sudah Saatnya Aparat Hukum Bertindak

*Pertambangan Mengatasnamakan Rakyat Sudah di Ambang Kritis

TERCEMAR: Air di irigasi Lambunu yang sudah berwarna kecokelatan karena tercemar air lumpur dari pertambangan ilegal di Lambunu.PALU- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, berharap adanya tindakan tegas dalam upaya penegakan hukum terhadap penambang ilegal, yang mengatasnamakan pertambangan rakyat, yang ada di beberapa daerah. Pertambangan ilegal yang saat ini telah merusak kelangsungan sistem pengairan.

Gubernur Sulawesi Tengah dengan pertimbangan kelangsungan kehidupan masyarakat, telah berupaya maksimal mungkin mendorong pemerintah daerah, tempat lokasi pertambangan ilegal untuk segera menghentikan beroperasinya sejumlah pertambangan ilegal tersebut.

Di beberapa daerah, pertambangan rakyat yang mempekerjakan orang asing di wilayah Lambunu. Pertambangan rakyat di wilayah Bada saat ini telah sangat merusak pengairan irigasi.

Kepada Radar Sulteng, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Energi dan Mineral, Ir Saliman Simanjuntak Dipl HE, menegaskan, kondisi pertambangan di beberapa wilayah tersebut sudah berada pada tahap memprihatinkan. Dalam praktiknya, semua melanggar perundang-undangan yang berlaku. Hal ini seharusnya sudah mendapat respons dari aparat penegak hukum.

Saliman mengatakan, gubernur Sulawesi Tengah sudah sangat tegas kepada beberapa bupati, di antaranya menyurat kepada bupati Parimo dan bupati Poso terkait pertambangan di Bada. Gubernur meminta agar menghentikan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Jika pertambangan murni dilakukan oleh rakyat, gubernur meminta agar dicarikan lokasi sesuaikan dengan tata ruang wilayah (RT-RW).

‘’Gubernur dalam hal ini sudah sangat berupaya maksimal dalam menyelamatkan rakyat. Terutama dari kehancuran kehidupan rakyat, terutama rakyat yang mengantungkan hidupnya pada lahan pertanian,’’ tandas Saliman.

Hanya saja, pemerintah provinsi hanya sebatas mengupayakan melalui imbauan kepada semua pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini pemerintah daerah dan aparat hukum.

Saat ini, kata Saliman, sudah saatnya para pelaku PETI diberikan tindakan tegas. Harus ada shock therapy dari aparat hukum agar para pelaku segera menghentikan kegiatannya. ‘’Seperti halnya di Lambunu ada 5.000 hektar sawah yang terancam rusak akibat diairi lumpur yang berasal dari pertambangan. Belum lagi para pekerja yang menggunakan orang asing, yang mungkin tidak memiliki izin bekerja di Indonesia. Memiliki izin pun, jika melanggar harus ditindak tegas. Orang Indonesia sendiri saja kalau melanggar harus ditindak,’’ tegasnya.

Menurut Saliman, saat ini tidak ada upaya lain kecuali melakukan penindakan. Aparat hukum diminta tegas karena praktik pertambangan tersebut telah dipastikan sebuah pelanggaran. Selain tidak memiliki izin eksploitasi dampak kerusakan yang ditimbulkan sudah sangat jelas.

Dia menjelaskan sesuai dengan  pasal 158 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba, telah mengatur setiap orang yang menambang tanpa izin dapat dilakukan pidana 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar.

‘’Ini harus segera diberi tindakan sebelum terlalu jauh. Dalam undang-undang Minerba sudah sangat jelas pelanggaran terhadap pertambangan, baik yang diberikan izin maupun si pemberi izin dapat diberi sanksi pidana,’’ tandasnya.

Dia menyayangkan jika imbauan gubernur untuk segera menghentikan tidak diindahkan. Masa depan masyarakat petani akan semakin terancam diakibatkan pertambangan ilegal.

Read More

Revitalisasi Fisik Taman Budaya

Revitalisasi Fisik Taman Budaya Sangat Dibutuhkan

PALU- Pasca otonomi daerah sejumlah lembaga teknis yang dulunya mengandalkan kucuran anggaran APBN yang cukup melimpah boleh dibilang kini harus gigit jari. Ini sebagaimana dirasakan UPT Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tengah yang kondisinya saat ini membutuhkan perhatian.

Kepala UPT Taman Budaya Sulteng Dra Hj Enong H Nawi MPd, yang ditemui kemarin (28/1) mengungkapkan, kondisi taman budaya usai imbas pemberlakuan otonomi daerah juga dialami sebagian besar taman budaya di Indonesia. Terkecuali beberapa daerah yang pemerintah daerahnya memberi perhatian yang lebih besar pada keberadaan taman budayanya.

Misalnya taman budaya di Surabaya, Bandung, Bali, Jogjakarta, termasuk Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. "Bahkan Surabaya saja tahun 2012 kemarin anggarannya sebesar Rp15 miliar dari dana APBD, sangat jauh dari kita," tandasnya.

Beruntung tahun ini, Taman Budaya Sulteng beserta sembilan taman budaya lainnya di Indonesia mendapat kucuran APBN untuk program revitalisasi taman budaya tahun 2013 sebesar Rp1,9 miliar. Dana itu diturunkan dari Direktorat Jenderal Seni dan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kucuran dana APBN itu tentunya sangat menggembirakan. Mengingat dari segi fisik, Taman Budaya Sulteng sudah saatnya dilakukan pembenahan dan perbaikan yang sebisa mungkin secara menyeluruh.

Namun, Enong menambahkan anggaran revitalisasi tersebut tidak hanya akan dihabiskan untuk fisik semata apalagi pembenahan menyeluruh membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tahun ini, revitalisasi fisik kemungkinan besar akan difokuskan pada pembuatan master plan taman budaya.

"Master plan dulu ini mau dirancang bangunannya seperti apa, mana yang perlu dirombak, mungkin posisi gedung yang harus diatur, atau mungkin ada lokasi yang kosong mungkin dibangun apa, itu yang kita rancang dulu," tandas Enong.

Saat ini kondisi sejumlah bangunan di taman budaya rata-rata merupakan bangunan lama yang telah ada sejak tahun 1980-an, termasuk Golni, Sanggar, dan fasilitas lainnya. Bahkan bangunan teater tertutup yang tergolong baru pun sudah butuh perbaikan di sejumlah sudut.

Untuk wisma kini sudah tidak bisa memenuhi standar, meski tetap difasilitasi dengan apa adanya dan disesuaikan dengan anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah. "Tahun 2010 dan 2011 anggaran APBD tidak sampai Rp1 miliar tapi 2012 Rp1,6 miliar dan untuk 2013 Rp1,7 miliar," kata Enong.

Dana yang ada, kata Enong, tetap harus bisa meng-cover semua tupoksi dan kebutuhan per tahun. Pengajuan anggaran sering dilakukan dengan pertimbangan yang menjadi prioritas dahulu sehingga sangat membutuhkan kecermatan dan kepandaian untuk mengatur.

Apalagi mengingat kebutuhan bukan hanya sebatas revitalisasi fisik, tetapi juga revitalisasi program. Setiap tahunnya Taman Budaya Sulteng diwajibkan untuk optimal di bidang keragaman budaya berupa keikutsertaan daerah pada iven-iven budaya tahunan.

"Tupoksi kita harus mengikuti pagelaran, seniman kita harus Libatkan. Kita pintar-pintar saja mengatur anggaran itu yang penting bisa terlaksana, sarana dan prasarana biar sedikit yang penting ada dan keragaman budaya bisa berjalan," terang Enong.

Tahun 2013 ini, sejumlah program pun telah siap dilakukan, yakni persiapan dua agenda rutin yakni parade tari tingkat provinsi yang nantinya menjadi cikal bakal keikutsertaan parade tari tingkat nasional. Selain itu akan disiapkan pula untuk kegiatan temu budaya tingkat nasional yang tahun ini akan dilaksanakan di Jambi.

Sementara untuk dana revitalisasi yang ada tahun ini dari APBN tersebut nantinya, akan dikhususkan untuk kegiatan pagelaran yang baru pertama kali digelar. Yakni pagelaran seni yang satu paketnya termasuk seni tari, seni musik, dan sastra dan akan diikuti oleh seluruh kabupaten kota di Sulteng. Di samping itu, akan ada lomba seni lukis anak sekolah dasar, lomba kriya, dan pameran seniman lukis yang ada di Sulteng.

Read More

IKAN SEGAR PENGARUHI INFLASI KOTA PALU

IKAN SEGAR PENGARUHI INFLASI KOTA PALU

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai salah satu lembaga koordinasi antar Perbankan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, hari ini (29/02) mengadakan pertemuan rutin di Kantor Bank Indonesia Palu. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pejabat dari dinas, badan, dan instansi yang tergabung dalam TPID.  Pertemuan yang dipimpin oleh Wuryanto, sekretaris TPID yang juga merupakan salah seorang deputi di BI Palu, secara umum membahas mengenai review perkembangan inflasi Kota Palu periode Januari 2012 serta beberapa isu strategis lainnya. Hasil pengamatan BI Palu menyebutkan bahwa inflasi tahunan Kota Palu pada Bulan Januari 2012 tercatat sebesar 3,76% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan Nasional dan Sulawesi dan Maluku - Papua (Sulampua) yang masing-masing tercatat sebesar 3,65% (yoy) dan 2,75% (yoy). Walau demikian, inflasi bulanan kota Palu relatif lebih baik yang mencapai 0,45% (mtm) atau lebih rendah dibanding Nasional (0,76%) dan Sulampua (0,72%). Secara umum disimpulkan, ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan komoditas kebutuhan pokok masyarakat sampai dengan Bulan Februari 2012 masih mencukupi dan dalam kategori aman. Khusus untuk komoditas beras, stok operasional Bulog Sulawesi Tengah per posisi Februari 2012 memiliki ketahanan stok enam bulan ke depan. Dalam rapat tersebut terungkap juga beberapa fakta menarik menyangkut komoditas penyumbang inflasi terbesar.  Data BI 5 tahun terakhir untuk bahan pangan, menunjukkan bahwa sub kelompok padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya serta ikan segar menduduki peringkat 1 dan 2 untuk komoditas yang memberikan kontribusi terbesar penyumbang inflasi dengan bobot masing-masing 7,32 dan 5,04. Namun jika melihat pada kelompok bahan pangan yang mempunyai fluktuasi cukup tajam (volatile foods), maka bumbu-bumbuan dan ikan segar menempati urutan 1 dan 2 dengan standar deviasi masing-masing 13,76 dan 11,44. Wuryanto menjelaskan, khusus komoditas ikan segar, untuk semester 1 tidak memberikan fluktuasi yang signifikan. Harga akan berfluktuasi tajam saat masuk semester ke-2. “Setelah kami coba dalami, ini lebih banyak terkait dengan musim peralihan cuaca atau musim ombak “ paparnya. Selain itu, pada semester ini mendekati pada hari-hari besar seperti lebaran, natal dan tahun baru sehingga permintaan semakin besar sedangkan suplai ikan cenderung menurun. “Akibatnya, harga ikan pada semester ke-2 beranjak naik” ungkap Wuryanto. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi bagi Gubernur Sulawesi Tengah dalam merumuskan kebijakan pengendalikan laju inflasi daerah ke depan. Khusus kelautan – Perikanan, direkomendasikan  untuk mengantisipasi penurunan stok ikan segar pada saat-saat tertentu. Olehnya, pada instansi terkait  diminta untuk melengkapi operasional kapal >15 GT dengan informasi cuaca, GPS, serta peralatan pendukung dan alat bantu penangkapan lainnya agar hasil tangkapan lebih optimal. TPID juga merekomendasikan untuk menyusun rencana mengantisipasi kekurangan pasokan ikan. Prof. Marhawati, salah satu anggota TPID dari perguruan tinggi meminta kepada instansi terkait untuk melakukan penghitungan detail kebutuhan ikan segar di Sulawesi Tengah. “Perlu  dihitung detil kebutuhan ikan segar sekaligus upaya substitusi dengan ikan air tawar. Hitungannya sampai pada berapa dana yang diperlukan untuk meningkatkan program budidaya air tawar dengan komoditas ikan nila, mas dan lele; termasuk promosi gemar makan ikan, khususnya ikan air tawar” jelas Marhawati. TPID juga merekomendasikan pemanfaatan pekarangan untuk meningkatkan suplai beberapa komoditas bumbu-bumbuan yang terintegrasi dengan budidaya ikan hemat air. “Jika program ini dapat berjalan dengan baik, setidaknya akan membantu menjaga inflasi Kota Palu dalam kategori aman” pungkas Wuryanto.

Read More

Rehabilitasi bekas tambang nikel capai Rp80 miliar pertahun

Rehabilitasi bekas tambang nikel capai Rp80 miliar pertahun

Senin, 04 Pebruari 2013 05:42

Sorowako-Perusahaan tambang nikel  di Indonesia PT Vale Indonesia Tbk untuk menjaga kondisi lingkungan bekas lahan tambang setiap tahunnya melakukan rehabilitasi lahan.
Staf senior envirotmen engineering Johanes mengatakan PT Vale indonesia setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi lahan mencapai Rp80 Miliar.

"Kami membutuhkan biaya untuk reklamasi secara keseluruhan mencapai U$20 juta dan  harapan recovery yang dilakukan bisa kembali seperti semula"kata Johanes

Ia menyebutkan lahan yang telah direhabilitasi kuranglebih 3.000 hektar dari luasan lahan yang terbuka seluas 4.000 hektar dari total  konsensi PT Vale Indonesia tbk di Sorowako seluas 118.000 hektar. 

Ditambahkan pula untuk tahun ini pihaknya menargetkan rehabilitasi lahan bekas tambang seluas 100 hektar.

"Untuk mendukung hal itu kami memiliki nursery seluas 2 hektar untuk menjaga dan melestarikan puluhan jenis tanaman yang akan dikembalikan ke tempatnya semula seperti kayu angin,Biti,sangon,jabon merah dan masih banyak lagi"sebut Johanes.

Johanes menyampaikan bahwa saat ini mereka sedang mengembangkan taman Raya Wallacea Sawerigading yang nantinya akan menjadi wilayah konservasi untuk flora dan fauna.

Read More

56 persen Keluaran PPI Terserap Industri Tambang

56 persen Keluaran PPI Terserap Industri Tambang

Senin, 04 Pebruari 2013 05:45

Sorowako-Dalam upaya menciptakan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi yang memiliki daya saing PT Vale Indonesia tbk membangun  Program Pelatihan Industri dengan menyerap lulusan sekolah lanjutan menengah atas.

Direktur Program Pelatihan Industri Abraham Setiadi mengatakan program pelatihan industri yang dibangun sejak tahun 2004 telah mendidik 300 siswa yang berasal dari daerah Sorowako, Kendari dan Bahodopi Kabupaten Morowali.

"Sejak berdirinya PPI sudah 500 alumninya dan 56%terserap baik di industri tambang maupun perkebunan maupun sektor lainnya,"ujar Abraham Setiadi

PPI sendiri memiliki  program jurusan pelatihan  al:  mekanik alat berat, operator alat berat,manajemen operasi pabrik.

"Semua lulusan PPI berlisensi internasional dan memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing,"katanya.

Ditambahkan pula program pelatihan ini dilakukan 30 % teori dan 70% praktek sehingga para pelajar benar-benar memiliki kompetensi sesuai bidangnya

Disampaikan pula bahwa PPI  memberikan kesempatan bagi para lulusan SLTA dari wilayah Soroako,Bahodopi, kendari untuk mengikuti program ini sesuai dengan kuota yang ada.

"Kami memberikan informasi dan pengumuman ini sampai tingkatan desa dan mereka yang ikut program ini terlebih dahulu menempuh jalur seleksi dengan melibatkan perguruan tinggi,"ujar Abraham setiadi.

Read More

Investasi PT Vale Tbk di Sulsel dan Sulteng U$2 miliar

Investasi PT Vale Tbk di Sulsel dan Sulteng U$2 miliar

Senin, 04 Pebruari 2013 05:47

Sorowako-Perusahaan tambang nikel terbesar di Indonesia PT Vale Indonesia Tbk tahun ini menginvestasikan secara integrasi ke dua provinsi di Sulawesi senilai U$2 miliar.

Vice Presiden PT Vale Indonesia Tbk Bernardus Irmanto mengatakan pihaknya tetap beroperasi di Indonesia termasuk di wilayah Sorowako Sulawesi Selatan dan Bahodopi di Sulawesi Tengah.

"Saat ini pihaknya sedang melakukan negosiasi-negosiasi dengan pemerintah pusat dan daerah terkait penyesuaian kontrak karya yang kelak menjadi pijakan kami,"ujar Bernardus,Rabu(30/01/2013)

Ia menyampaikan mengingat investasi capital yang masif maka tentunya dibutuhkan kepastian-kepastian baik secara hukum maupun peraturan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

"Izin-izin ini meliputi luasan lahan,divestasi bahkan produk akhir,"katanya.

Sekaitan dengan tumpang tindih lahan Bernardus Irmanto mengatakan prihatin karena bagaimanapun hal itu membuat PT Vale belum memperoleh kepastian hukum dan pihak PT Vale menginginkan tumpang tindih lahan segera diselesaikan.

"Terkait tumpang tindih lahan kami sudah sampaikan kepada ESDM sebagai pembina perusahaan tambang,"ujarnya.

Sementara itu jika dilihat dari kerugian menurut Bernardus bahwa agak sulit mengukurnya akan tetapi  secara nilai  potensi dan diolah tentunya akan mendapatkan hasil secara financial.Tak hanya itu image secara sosial juga akan dirasakan oleh PT Vale.

"Jika ada kerusakan lingkungan maka sorotan pasti diarahkan kepada kami padahal bukan kami yang melakukannya"ungkapnya.

Bernardus juka menyampaikan secara garis besar rencana PT Vale masih seperti rencana awal yakni dapat mengelola pertambangan disana dan harapannya proses kegiatan-kegiatan awal bisa terlaksana dan berjalan

Read More

Kapolres Banggai Dicopot

Kapolres Banggai Dicopot

**Buntut Memanaskan Situasi Kintom

HOBI MOTOR: Jossy Kusumo, Kapolres Banggai yang dicopot ternyata hobi motor. Ia bahkan sering menunjukan kehebatannya dalam menunggangi motor trail kepada anak buahnya dan masyarakat sekitar.DOK.POLRES BANGGAI

LUWUK – Akhirnya Kapolres Banggai AKBP Jossy Kusumo, SH, dicopot dari jabatannya. Pencopotan jabatan kapolres disampaikan langsung Kabaharkam Mabes Polri, Komjen Pol Oegroeseno, pada saat pertemuan dengan masyarakat Kecamatan Kintom, kemarin (3/2).

Pencopotan AKBP Jossy Kusumo SH dari Jabatannya, disambut meriah oleh ribuan masyarakat Kecamatan Kintom yang memadati jembatan Kintom. Bahkan, AKBP Jossy Kusumo, SH mulai, Senin (4/4) (hari ini, red) tidak bisa menandatangani dokumen yang ada di Polres Banggai.

Yang bersangkutan segera diganti oleh Plt Kapolres Banggai yang segera ditunjuk oleh Kapolda SultengBrigjen Pol Dewa Parsana. “Kalau soal Plt Kapolres Banggai yang menggantikan AKBP Jossy Kusumo SH nanti ditunjuk oleh Kapolda Sulteng,” ujar Kabaharkam Mabes Polri Komjen Oegroseno, Minggu kemarin (3/2).

KomjenPol Oegroseno datang dengan pesawat khusus didampingi Kapolda Sulteng Brigjen Pol Drs Dewa Parsana. Dua pejabat kepolisian tersebut tiba di Bandara Sukuran Aminuddin Amir Luwuk sekitar pukul 14.00 wita, Minggu (3/2) kemarin, langsung menuju Kecamatan Kintom. Masyarakat langsung menyambut kedua pejabat Polri tersebut, dengan sambutan meriah dengan harapan AKBP Jossy Kusumo, SH segera dicopot dari jabatannya.

  Sebagaimana tuntutan masyarakat Kintomkepada Kabaharkam Mabes Polri itu, merespon tuntutan masyarakat Kintom tersebut. Bahkan, AKBP Jossy Kusumo, SH bukan hanya dicopot dari jabatannya, tetapi yang bersangkutan juga akan diproses secara hukum atas tindakannya terhadap Solihin Noho, karyawan PT Donggi Senoro (DS) LNG.

  Soal dugaan penembakan yang mengenai salah seorang warga Kintom, Andi Irma, Kabaharkam segera menyelidiki kasus tersebut. Dan proses itu,      akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Dan Mabes Polri segera memerintahkan Propam untuk menyelidikan masalah yang terjadi di Kintom.

  Setelah melakukan pertemuan dengan masyarakat Kintom dan mencopot AKBP Jossy Kusumo, SH yang disampaikan secara terbuka di depan umum, masyarakat langsung membuka akses jalan yang selama dua hari diblokir masyarakat. Jembatan yang membatasi dua desa yakni desa Kintom dan Ulin yang menjadi pertahanan masyarakat langsung dibersihkan.

  Kayu dan gelagar jembatan yang  melintang di tengah jembatan, ban-ban bekas yang dibakar massa langsung dibersihkan masyarakat dengan kesadaran sendiri. Dan akses jalan sudah mulai normal serta arus transportasi normal kembali seperti biasa.

  Ditanya apakah pencopotan jabatan AKBP Jossy Kusumo, SH telah sesuai dengan kesalahannya? Kata KabaharkamOegroseno, itu resiko jabatan. Yang sebenarnya, seorang Kapolres harus bisa menahan diri dan jangan menyakiti rakyat.

  “Kita jangan coba-coba menyakiti hati rakyat, kita seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, karena kita berasal dari rakyat dan kembali ke rakyat. Untuk itu, saya tidak mau dengar ada anggota kepolisian yang menyakit rakyat.Konsekwensinya adalah pemecatan,” kata mantan Kapolda Sulteng itu.

  Kabaharkam Mabes Polri juga mengingatkan tahun 2013 dan 2014 adalah tahun politik, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat harus aman dan terkendali. Masyarakat juga jangan disakiti, tetapi masyarakat harus dilindungi dan diayomi.

  Setelah bertemu masyarakat Kintom, Kabaharkam Komjen Oegroeseno langsung menuju kota Luwuk, ibukota Kabupaten Banggai untuk melihat langsung para korban bentrokan yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum (RSU) Luwuk.

  Empat korban bentrokan itu adalah Solihin Noho yang dianggap masyarakat Kintom sebagai korban penganiayaan Kapolres Banggai. Andi Irma, korban yang terkena tembak di bagian punggung menembus dadanya bagian depan, Ito adalah korban lemparan batu yang membedung anggota polisi dan Briptu Ferdinan yang terkena lemparan batu di bagian otak kecilnya.

  Saat menjengguk para korban di RSU Luwuk, Solihin Noho mengungkap kronologis peristiwa hingga dirinya menjadi korban penganiayaam Kapolres Banggai. Padahal Solihin hanya memberikan kode agar rombongan Kapolres Banggai menurunkan kecepatan kendaraannya dengan cara mengayunkan tangannya.

  Namun, Kapolres Banggai langsung turun dari kendaraannya dan menyatakan dirinya Kapolres sambil menampar korban Solihin. Belum puas dengan cara itu, dirinya dilempar ke mobil dan anggota polisi lainnya memukul dirinya. Solihin juga dimasukan ke dalam sel tanpa kesalahan. Dan baru dilepas pada pukul 18.00 Wita malam.

Tetapi, informasi dari kepolisian menyebutkan, rombongan Kapolres Banggai menuju Toilidan setibanyadi lokasi PT DS LNG, rombongan Kapolres diminta oleh Solihin Noho memperlambat kecepatan kendaraannya. Kapolres dan rombongannya memperlambat kecepatan kendaraan, lalu Kapolres turun menemui Solihin.

Namun, Kapolres Banggai yang hanya mengenakan pakaiankaus oblong langsung ditarik kerak bajunya dan dicaci maki oleh Solihin. Bahkan, Kapolres Banggai akan dikeroyok oleh segelintir warga yang ada di Tempat kejadi Perkara (TKP). Namun, Kapolres Banggai langsung memperkenalkan dirinya sebagai Kapolres, lalu menampar Solihin. Dan Solihin  meminta maaf dan mengaku salah.

  Sekedar diketahui, AKBP Jossy Kusumo, SH dilantik menjadi Kapolres Banggai menggantikan AKBP Dadan, SH pada Nopember 2012 lalu. Itu berarti, masa jabatan mantan KasubditSurvelence Densus 88 itu, hanya selama 3 bulan. Sementara data yang dihimpun Radar Sulteng, sekitar tahun 1995, Jossy Kusumo yang saat itu baru dinas di Polda Sulteng terlibat bentrok dengan oknum TNI hingga menyebabkan jatuhnya korban meninggal.

Read More

Iptu LL Diketahui Pecandu Sabu

Iptu LL Diketahui Pecandu Sabu

 

Kasusnya Diproses Propam Polda Sulteng

PALU - Dari hasil pemeriksaan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Sulteng, diketahui bahwa oknum perwira Polda yang melakukan penghinaan terhadap Kapolda, merupakan pecandu narkoba. Diduga kuat saat melakukan penghinaan terhadap Kapolda dan sejumlah pejabat utama Polda Sulteng, oknum perwira berinisial LL itu, usai mengkonsumsi narkoba.

Ditemui kemarin, Kabid Propam Polda Sulteng AKBP Deden Garnada mengatakan, dari hasil pemeriksaan urine, Iptu LL positif menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Pemeriksaan urine terhadap LL yang kini telah berstatus terperiksa itu, dilakukan usai dirinya diamankan. “Atas dasar itu lah maka kami langsung melakukan sidang terhadap terperiksa, dan diputuskan untuk kami tahan selama 14 hari terhitung mulai Jumat  1 Februari lalu,” kata Deden.

Dalam aduan yang masuk ke Bid Propam, LL juga terlibat beberapa kasus, selain narkoba dan penghinaan terhadap atasan. LL juga dilaporkan melakukan pengrusakan terhadap salah satu rumah kontrakan dan pengancaman salah seorang Pamen di Polda Sulteng. Dari hasil tes psikologi, alumni Akpol tersebut diketahui memiliki sifat temperamental, dan gampang terpengaruh oleh orang di sekelilingnya. “Wataknya memang kerap melawan, bahkan dengan atasan,” terangnya.

Terkait penghinaan oknum tersebut di jejaring sosial facebook, menurut Deden, diakui memang sengaja dibuat oleh perwira itu, atas dasar kekecewaan terhadap pimpinan, yang tetap melakukan proses disiplin, terhadap sejumlah pelanggaran yang dibuatnya. “Dia mengakui perbuatannya menulis di facebook, karena kecewa kami proses pelanggarannya. Itu tidak bisa kami tolerir, karena dia sudah dua kali terbukti memakai narkoba, belum lagi sejumlah kasus yang dibuatnya,” tandas mantan Kapolres Palu ini.

Sebelumnya diberitakan, dari Informasi yang dihimpun di Polda Sulteng, oknum perwira itu, Selasa (29/1) pagi sempat mencak-mencak di Mapolda Sulteng dan mengajak berduel pejabat Propam. Tidak lama kemudian beberapa anggota Provos mengamankan oknum perwira tersebut. "Sempat mengamuk waktu mau diamankan beberapa anggota Provos, sampai diangkat dipegang di kaki dengan tangannya dibawa ke ruangan Propam," kata sumber di Polda yang menolak disebutkan namanya.

Read More